Polemik vaksin Nusantara yang masih diperbincangkan oleh publik, mengundang perhatian dari DPR RI. DPR RI meminta Menteri Kesehatan untuk bisa memediasi antara peneliti vaksin Nusantara dengan BPOM.
- Wahyu
- Senin, 19 April 2021 - 13:16 WIB
WowKeren - Kontroversi vaksin Nusantara hingga hari ini (19/4), masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik. Sebelumnya, vaksin Nusantara telah mendapatkan tanggapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Menteri Kesehatan (Menkes).
BPOM belum memberi izin vaksin Nusantara untuk melaksanakan uji klinis fase II. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay berharap Menteri Kesehatan bisa melakukan mediasi antara peneliti vaksin Nusantara dengan BPOM. Menurutnya, mediasi diperlukan agar kedua pihak bisa mendiskusikan permasalahan yang ada.
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan, Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi," tutur Saleh. "Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes, apalagi dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat."
Menurut Saleh, ketersediaan vaksin COVID-19 seharusnya menjadi kepentingan yang urgen, apalagi di tengah isu embargo saat ini. Ia berharap Menkes dapat melihat pengadaan vaksin Nusantara dan tidak mempersulit penelitiannya. "Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit, semua harus diperlakukan sama," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Lakalena menyebut bahwa landasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan para peneliti menggagas vaksin Nusantara untuk memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan vaksin COVID-19 yang dapat dijangkau dan digunakan seluruh masyarakat.
"Vaksin ini muncul sebagai bagian dari Pak Menkes waktu itu dan juga peneliti ingin menerjemahkan keinginan Pak Jokowi agar coba deh dicari kira-kira apakah mungkin kita mendapatkan vaksin yang kira-kira itu tidak hanya menjangkau kategori usia tertentu, atau kategori rakyat tertentu saja yang bisa divaksin," jelas Melki dalam diskusi daring, Sabtu (17/4).
Sebelumnya, vaksin Nusantara menjadi kontroversi saat disuntikkan kepada Aburizal Bakrie, padahal belum mengantongi izin dari BPOM. Hal tersebut menimbulkan sejumlah reaksi dari publik. Tak hanya BPOM dan Menkes, pihak terkait juga memberikan responsnya seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Sebagai informasi, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung setiap riset yang dilakukan anak bangsa, termasuk vaksin Nusantara. Meski demikian, tetap saja faktor keamanan apalagi untuk produksi vaksin COVID-19 menjadi fokus utama.
(wk/wahy)
