Meski tidak berhasil 100 persen, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bukan berarti kebijakan larangan mudik gagal.
- Bertilia Puteri
- Senin, 17 Mei 2021 - 08:52 WIB
WowKeren - Pemerintah diketahui kembali mengeluarkan larangan mudik Lebaran tahun ini karena situasi pandemi virus corona (COVID-19). Kekinian, pemerintah mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak berhasil 100 persen.
Meski tidak berhasil 100 persen, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bukan berarti kebijakan larangan mudik gagal. Menurut Muhadjir, upaya pemerintah dalam membatasi pergerakan orang di momen libur Lebaran tahun ini secara umum telah bagus.
"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen, tapi bukan berarti gagal sama sekali," tutur Muhadjir dalam keterangan pers pada Minggu (16/5). "Secara umum sudah bagus."
Muhadjir mengungkapkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan data historis peniadaan mudik tahun lalu. Oleh sebab itu, pemerintah kali ini sudah mengetahui modus operandi warga yang masih nekat mudik.
"Kita juga betul-betul memanfaatkan data historis penanganan peniadaan mudik tahun lalu, termasuk kita perketat jalur-jalur tikus dan kita pelajari secara detail," jelasnya. "Kemudian modus operandi mereka yang nekat dengan cara-cara yang menurut mereka kreatif tapi sebetulnya itu tidak terbukti juga sudah kita antisipasi."
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan masih ada 1,5 juta orang yang nekat menerobos penyekatan di masa larangan mudik kali ini. Namun, Menhub Budi mengungkap angka ini sudah jauh lebih berkurang dibandingkan jika tak diterapkan larangan mudik Lebaran.
Menurut Budi Karya, sekitar 33 persen warga akan pulang kampung saat Lebaran jika tak ada larangan ketat. Sedangkan setelah diumumkan larangan mudik, sekitar 11 persen masyarakat masih berniat untuk kembali ke kampung halaman.
"Saat kampanye sudah dilakukan turun jadi 7 persen atau sekitar 18 juta orang. Setelah itu kami lakukan aksi-aksi yang dilakukan, termasuk Polri turun lagi, menurut catatan kami kurang lebih 1,5 juta lebih sedikit," papar Menhub Budi dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (15/5).
Selain itu, Menhub Budi juga mengklaim kebijakan pemerintah sudah cukup efektif. Hal ini tampak dari penurunan jumlah penumpang di bandara, pelabuhan, hingga stasiun-stasiun di kereta api.
(wk/Bert)
