Mantan Pimpinan KPK tanggapi sikap Presiden Jokowi soal penonaktifan ke-75 orang pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK. Simak penjelasan Mantan Pimpinan KPK berikut.
- Wahyu
- Selasa, 18 Mei 2021 - 12:46 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Jokowi meminta agar ke-75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diberhentikan dan memberikan pembinaan.
Menanggapi sikap Jokowi, Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut bahwa yang telah dilakukan Presiden RI itu belum menyentuh akar permasalahan. Hal itu juga merujuk pada pernyataan Jokowi yang menyebut TWK tidak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK.
"Presiden jangan basa-basi, masyarakat semakin cermat, mana pernyataan yang sekadar basa-basi, mana yang punya kejujuran," ujar Busyro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (17/5).
Busyro mengatakan bahwa ke-75 orang pegawai KPK yang dinonaktifkan itu telah mempunyai wawasan kebangsaan yang dapat dibuktikan dari keseriusan mereka dalam menangani kasus-kasus korupsi. Menurutnya, ke-75 orang pegawai itu sudah teruji komitmen kebangsaanya, sehingga tidak perlu lagi TWK.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah itu menilai sekolah kedinasan wawasan kebangsaan yang disarankan Jokowi bagi ke-75 orang pegawai KPK tersebut bukan solusi. Kemudian Busyro mempertanyakan terkait dengan TWK karena justru banyak mengeluarkan peraturan yang merugikan bangsa termasuk revisi UU KPK.
"Presiden sudah menyetujui revisi UU KPK, itu bertentangan dengan wawasan kebangsaan," terang Busyro. "Presiden juga menyetujui UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi soal usia hakim Mahkamah Agung (MA)."
Busyro menuturkan langkah yang seharusnya diambil oleh Jokowi adalah membatalkan hasil TWK maupun SK Penonaktifkan. Bukan malah memberikan sekolah kedinasan wawasan kebangsaan.
"Ketika KPK sudah menjadi eksekutif dan di bawahnya presiden, presiden harus memberi tindakan," lanjutnya. "Konsekuensinya adalah pernyataan pimpinan KPK soal tidak lulus TWK itu mencederai 75 pegawai, itu harus dibatalkan."
Busyro mengatakan jika Jokowi tidak segera membatalkan hasil TWK dan SK Penonaktifan, hal itu semakin menunjukkan adanya upaya pelemahan KPK secara sistematis. "Kan lembagany
"Kaki-kaki 75 ini kalau dipotong habis sudah," tutup Busyro. "Tidak berlebihan kalau saya katakan kemarin itu, di zaman Pak Jokowi ini ditamatkan riwayatnya."
a sudah diamputasi lewat revisi KPK yang baru, nah sekarang kaki-kakinya," beber Busyro.
