Komnas HAM menindaklanjuti laporan dari ke-75 pegawai KPK tidak lulus TWK. Beberapa pegawai KPK telah dipanggil oleh Komnas HAM untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 02 Juni 2021 - 14:57 WIB
WowKeren - Polemik mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus bergulir. Termasuk juga laporan ke-75 pegawai KPK tak lulus TWK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ke-75 pegawai KPK tidak lulus tes itu telah melayangkan laporan kepada Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komnas HAM memanggil delapan orang pegawai KPK.
Pemanggilan dan pemeriksaan itu bertujuan untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Dengan begitu, diharapkan polemik TWK ini bisa segera berakhir.
"Pendalaman keterangan bertujuan menggali karakteristik dan dinamika pola kerja dan hubungannya dengan TWK," tutur Sekretaris Tim Pemantauan dan Penyelidikan Endang Sri Melani dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6). "Komnas HAM berharap dapat memeriksa delapan orang, termasuk pengurus WP KPK."
Endang mengatakan pemeriksaan terhadap delapan orang pegawai KPK itu akan dilaksanakan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. "Diharapkan peristiwa yang terjadi, baik terkait proses, latar belakang, pola kerja, hukum, dan prosedurnya akan semakin jelas dan terang," terangnya.
Sebelumnya, pihak Komnas HAM telah memanggil dan memeriksa penyidik senior KPK Novel Baswedan dan beberapa Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan. Novel dan Kastgas dipanggil dan diperiksa pada Jumat (28/5).
Setelah Novel dan beberapa Kasatgas, Komnas HAM memanggil Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo pada Senin (31/5). Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM juga memanggil beberapa pegawai WP KPK lainnya.
Sementara itu, di tengah polemik TWK yang masih terus bergulir, KPK telah resmi melantik ribuan pegawai yang lulus tes pada Selasa (1/6) kemarin. Pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Proses tersebut tetap digelar meski telah mendapatkan permohonan untuk menunda pelantikan tersebut dari banyak pihak. Termasuk ratusan pegawai lulus TWK yang menunjukkan rasa solidaritas kepada rekannya yang terancam diberhentikan.
(wk/tiar)
