Belakangan, pemerintah membahas rencana untuk menaikkan PPN dan juga mengenakan pajak terhadap sembako. Hal ini tentunya mendapatkan sorotan dari publik, termasuk PPP dan PAN.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 10 Juni 2021 - 18:47 WIB
WowKeren - Pemerintah saat ini tengah menggodok rencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, termasuk juga mengenakan pajak sembako sebsar 1 persen. Mengetahui hal tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapannya.
PPP menyatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju dengan rencana tersebut. "Itu kan baru draf di RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)," tutur Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek, Kamis (10/6).
"Makanya, sebelum draf RUU diajukan ke DPR, sebaiknya dirapikan dulu mengingat hal tersebut memberatkan masyarakat," terangnya. "Ini juga mengesankan pemerintah tidak ada cara lain untuk menggenjot di sektor pajak."
Awiek menyebut, dampak dari pandemi COVID-19 membuat perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Menurutnya, rencana naiknya PPN menjadi 12 persen itu bukannya membantu, tetapi justru menjerat rakyat.
"Terlebih saat ini era pandemi, ekonomi lagi lesu, masyarakat mengalami kesusahan dalam penghasilan," lanjutnya. "Sejauh ini, untuk pemulihan ekonomi memang harus merangsang stimulus."
Awiek mengkhawatirkan adanya kenaikan pajak di masa pandemi COVID-19 bukannya menstimulus, tetapi malah menjerat rakyat. Maka dari itu, pihaknya tidak setuju dengan rencana tersebut.
Seperti yang diketahui, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Upaya pemerintah mengerek tarif PPN tersebut tertuang dalam draf RUU Perubahan kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP.
Sementara itu, PAN juga turut mengkritik rencana pemerintah terkait dengan kenaikan PPN pada sembako. PAN menilai langkah yang diambil pemerintah itu kurang menunjukkan rasa simpati terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio selaku anggota Komisi VI Fraksi PAN mengatakan bahwa pemerintah terlalu memaksakan untuk mencari sumber pemasukan baru di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, rencana mengenakan PPN kepada sembako itu menunjukkan bahwa pemerintah kurang kreatif dalam mencari objek pajak baru.
Eko menjelaskan dengan adanya PPN terhadap sembako itu juga akan menjadikan harganya semakin mahal. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi masyarakat.
Selain itu, dengan mengenakan pajak sembako, akan membuat angka kemiskinan semakin tinggi. "Sekarang kita lihat, yang belanja sembako itu juga masyarakat miskin dan rentan miskin, bagaimana mungkin pemerintah bisa menurunkan tingkat kemiskinan jika barang-barang kebutuhan pokok tersebut dikenai pajak?" terang Eko.
(wk/tiar)
