Adapun alasan pemilihan nama tersebut adalah karena kata 'Nusantara' sudah dikenal sejak lama dan dinilai ikonik di level internasional. Namun nama ibu kota baru Indonesia tersebut menuai pro-kontra dari sejumlah anggota DPR RI.
- Bertilia Puteri
- Senin, 17 Januari 2022 - 20:05 WIB
WowKeren - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah mengungkapkan ibu kota negara (IKN) baru akan diberi nama "Nusantara". Adapun alasan pemilihan nama tersebut adalah karena kata "Nusantara" sudah dikenal sejak lama dan dinilai ikonik di level internasional.
Namun nama ibu kota baru Indonesia tersebut menuai pro-kontra dari sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia misalnya, memberikan catatan mengenai susunan kalimat "Ibu Kota Negara Nusantara".
"Catatan aja, supaya clear, ini secara semantik, secara bahasa harus tepat. Rasa-rasanya, Ibu Kota Negara Nusantara, itu multitafsir," ujar Ahmad dalam rapat Pansus RUU IKN bersama pemerintah pada Senin (17/1).
Menurut Ahmad, kalimat "Ibu Kota Negara Nusantara" dapat diartikan sebagai Nusantara merupakan nama negaranya. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk mendiskusikan lagi nama IKN dengan ahli bahasa.
"Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara, bayangan saya ini. Nanti tugas pemerintah untuk mengundang ahli bahasa," terangnya.
Ahmad lantas menyarankan agar frasa "Ibu Kota Negara" tidak digabung dengan kata "Nusantara". Ia menilai ibu kota baru cukup diberi nama "Nusantara" tanpa "Ibu Kota Negara" di depannya.
"Misalnya, ibu kota negara yang bernama Nusantara, saya begitu, yang selanjutnya disebut sebagai Nusantara saja, karena sudah dijelaskan, ibu kota negara bernama Nusantara. Saya tidak ahli bahasa, tapi saya tangkap semua aspirasi teman-teman begitu," paparnya. "Ibu kota negara statusnya, tapi namanya Nusantara. Tapi, kalau digabung 'Ibu Kota Negara Nusantara' itu multitafsir, itu catatannya. Khusus pasal ini dibuat supaya tidak multitafsir dalam konteks bahasa."
Sementara itu, anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS, Ecky Awal, mengkritik pemilihan nama "Nusantara". Ia mengingatkan bahwa kata Nusantara berasal dari kitab Negarakertagama.
"Ada di mana kata Nusantara itu? Saya minta pemerintah jelaskan itu. Saya sudah ingatkan, sebetulnya, terkait historis itu, Nusantara itu adanya Negarakertagama," terangnya. "Apa maknanya? Itu perdebatan diartikan nama itu, bapak-bapak baca itu perdebatan terkait itu, dan saya sudah baca sebagian dari risalah BPUPKI dan sebagian dari risalah PPKI, termasuk sebagian risalah konstituante."
Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, juga menyuarakan kekhawatiran atas pemilihan kata Nusantara sebagai nama IKN baru. Ia mengusulkan agar nama IKN yang baru menggunakan lebih dari satu kata.
"Kekhawatiran itu ketika nama itu sudah besar kemudian mengerucut jadi locus tertentu. Apakah ini suatu reduksi atau tidak, saya juga enggak paham mungkin perlu dicari jalan keluar," katanya. "Salah satu jalan keluar misalnya tidak satu kata satu usulan presiden, satu usulan DPR misalnya bunyinya Nusantara Jaya atau Nusantara Bangkit."
(wk/Bert)
