Menteri Pertanian menyebut menetapkan status wabah PMK menjadi KLB malah bisa membuat rugi. Karena itu, Mentan pun tak mau memutuskannya secara terburu-buru.
- Amelia Nur Fatimah
- Sabtu, 11 Juni 2022 - 22:48 WIB
WowKeren - Wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menjangkiti hewan ternak di berbagai wilayah di Indonesia tampaknya semakin mengkhawatirkan. Meski begitu, hingga kini Kementan (Kementerian Pertanian) masih enggan untuk mengubah status wabah PMK di Indonesia sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa).
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengaku belum mau menaikkan status wabah tersebut menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) secara nasional. Syahrul tak mau terburu-buru menaikkan status di mana malah akan memicu kepanikan di masyarakat.
"Kita bukan menghindari wabah ini menjadi KLB nasional. Kalau buru-buru ditetapkan, ada risiko, karena zona hijau di Indonesia masih banyak. Jadi jangan buat kepanikan. Karena kalau sudah KLB itu malah rugikan peternak, nanti main lah spekulan, harga ternak jatuh," ungkap Syahrul, Sabtu (11/6) melansir CNNIndonesia.com.
Berdasarkan UU No 18 tahun 2009, semua penetapan KLB atau wabah nasional harus didasarkan laporan Bupati hingga Gubernur. Menurut Syahrul, penetapan status yang terburu-buru malah akan berujung merugikan Indonesia.
"Setiap minggu ada koordinasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga kementerian. Karena kalau langsung ditetapkan wabah nasional atau KLB, bisa jadi legitimasi dunia atau global. Bisa merugikan kita nanti," terangnya.
Syahrul berdalih PMK terhadap ternak ini masih bisa dikendalikan sampai umat Islam merayakan Iduladha mendatang. Menurutnya, walau zona merah PMK di Indonesia semakin banyak, namun masih banyak juga status daerah yang menyandang zona hijau.
Sejauh ini status wabah atau KLB baru diterapkan di Jawa Timur dan Aceh. "Jadi yang kita lakukan untuk saat ini adalah zonasi, bukan satu negara penetapan KLB," kata Syahrul.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah mengatakan impor vaksin PMK sebanyak 3 juta dosis akan tiba di RI minggu depan. Ia mengatakan vaksin itu diimpor dari berbagai negara. Namun, Nasrullah tak menjelaskan lebih rinci dari mana asal negara pembelian vaksin tersebut
"Ini vaksin minggu depan sudah datang. Untuk awal ini lebih dari 3 juta dosis. "Dari mana-mana (asal negara impor vaksin PMK)," ungkap Nasrullah.
Nantinya, vaksin hanya akan diberikan kepada hewan ternak yang sehat dan berada di wilayah terpapar PMK. Dengan kata lain, hewan ternak yang sudah terinfeksi PMK tak akan disuntik vaksin.
"Yang disuntik yang sehat di wilayah wabah, yang tidak (di wilayah terpapar PMK) ya tidak (divaksin)," pungkasnya.
