Beda dengan COVID, wabah PMK tak bisa terlalu diekspose ke masyarakat Tanah Air. Airlangga pun mengungkap dampak besarnya pada kelangsungan perekonomian Indonesia.
- Amelia Nur Fatimah
- Kamis, 16 Juni 2022 - 16:10 WIB
WowKeren - Wabah PMK yang menyebar di berbagai wilayah telah memicu kekhawatiran masyarakat Tanah Air. Sebagian pihak pun mulai mendesak penanganan lebih serius dengan menjadikan status PMK sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa).
Namun, status darurat PMK nyatanya tak bisa begitu saja diberikan. Pasalnya, status tersebut nyatanya memiliki pengaruh besar dalam rantai perekonomian Indonesia. Terutama di bidang ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan wabah PMK tak bisa diungkapkan secara gamblang. Apalagi, mengatakan PMK sebagai wabah nasional. Berbeda halnya dengan penanganan COVID-19.
"PMK ini agak beda dengan COVID-19, karena kita tidak bisa ekspose terlalu besar di masyarakat. Ini karena dampaknya terhadap dunia global," ujar Airlangga dalam rakornas Kemendagri, Kamis (16/6/).
Airlangga menyebut kepercayaan global terhadap produk pangan Indonesia bisa turun jika wabah PMK dijadikan musibah nasional. Hal itu akan mengganggu kinerja ekspor yang saat ini mulai bangkit.
"Kalau kita declare darurat PMK maka seluruh ekspor hortikultura kita akan dilarang dan ini bisa untuk waktu yang panjang. Rata-rata (pelarangan) bisa kena dalam waktu yang panjang. Rata-rata bisa kena lebih dari 1 tahun. Dalam situasi ini tidak menguntungkan," terang Airlangga.
Namun, bukan berarti pemerintah tidak mencari solusi untuk menangani wabah PMK. Penanganan tetap dilakukan, salah satunya dengan menggenjot pemberian vaksin kepada seluruh hewan ternak baik yang terinfeksi maupun tidak.
"Pemerintah sudah impor pengadaan vaksin 3 juta dan dengan 14 juta ekor (sapi di RI) minimal kita punya 28 juta vaksin. Nah ini akan terus kami genjot dan juga obat-obatan," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengawasi lalu lintas hewan ternak terutama di daerah yang banyak terinfeksi wabah PMK. Untuk itu, Airlangga menyebut pihaknya akan bekerjasama dengan TNI, polri dan pemerintah daerah.
"Kita harus jaga agar lalu lintas ternak tidak berjalan di daerah yang merah. Jadi ini juga terkait dengan protokol pemotongan hewan kita akan dorong lebih baik," pungkasnya.
(wk/amel)
