DPR dan Pemerintah Telah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK
Nasional

DPR dan Pemerintah Telah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (16/9).

Pantang Menyerah, KPK Surati DPR Agar Bisa Bahas Revisi Undang-Undang
Nasional

Pantang Menyerah, KPK Surati DPR Agar Bisa Bahas Revisi Undang-Undang

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyerah melawan serangan yang akan melemahkan lembaga ini melalui revisi UU KPK. Pihak KPK kemudian mengirim surat kepada DPR agar diikutkan dalam membahas revisi UU KPK di rapat paripurna nanti.

Jokowi Klaim Pemerintah Sedang Perjuangkan Isi Revisi UU KPK
Nasional

Jokowi Klaim Pemerintah Sedang Perjuangkan Isi Revisi UU KPK

Jokowi pun memastikan langkah revisi UU tak akan melemahkan KPK. Oleh karena itu ia berharap masyarakat akan mendukung dan mengawasi langkah pemerintah dalam merevisi UU KPK.

Soal Revisi UU KPK, Sandiaga Uno: Saya Tak Sepakat Pegawai Berstatus ASN
Nasional

Soal Revisi UU KPK, Sandiaga Uno: Saya Tak Sepakat Pegawai Berstatus ASN

Sandiaga Uno tak setuju dengan perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) jika revisi UU KPK disahkan. Namun, ia setuju dengan adanya penerbitan SP3 KPK.

ICW Nilai Tak Ada Urgensi Untuk RUU KPK: Performa Lembaga Anti Rasuah Sudah Baik
Nasional

ICW Nilai Tak Ada Urgensi Untuk RUU KPK: Performa Lembaga Anti Rasuah Sudah Baik

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa sebetulnya tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK, sebaliknya justru undang-undang terkait pemberantasan tipikor lah yang perlu diperbaiki.

Mahfud MD Kritik KPK yang Serahkan Mandat ke Presiden
Nasional

Mahfud MD Kritik KPK yang Serahkan Mandat ke Presiden

Mahfud MD ikut mengomentari keputusan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyerahkan mandat KPK ke Presiden Jokowi. Menurutnya, Agus tak dapat melakukan hal itu karena KPK bukan mandataris Presiden.

Mahfud MD Dukung Revisi UU KPK Dengan Sepakat Perlunya Penerbitan SP3
Nasional

Mahfud MD Dukung Revisi UU KPK Dengan Sepakat Perlunya Penerbitan SP3

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung rencana pemerintah untuk merevisi UU KPK dengan menyepakati poin tentang perlunya penerbitan SP3.

Agus Rahardjo Pasrahkan KPK ke Jokowi, Fahri Hamzah: Itu Sama Dengan Mundur
Nasional

Agus Rahardjo Pasrahkan KPK ke Jokowi, Fahri Hamzah: Itu Sama Dengan Mundur

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo telah menyerahkan tanggung jawab KPK kepada Presiden Jokowi. Hal ini ia lakukan lantaran kecewa dan prihatin dengan kondisi KPK.

Novel Baswedan Mendadak Sebut Koruptor Berutang Budi ke Jokowi, Kenapa?
Nasional

Novel Baswedan Mendadak Sebut Koruptor Berutang Budi ke Jokowi, Kenapa?

Pernyataan ini ia sampaikan kala menanggapi persetujuan Presiden Jokowi atas rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Novel pun mengaku heran dengan sikap yang Jokowi ambil.

Ketua 'Kembalikan' KPK ke Jokowi, Ngabalin Minta Jangan Baper
Nasional

Ketua 'Kembalikan' KPK ke Jokowi, Ngabalin Minta Jangan Baper

Berbagai isu yang menyerang KPK membuat para punggawanya memilih untuk 'pasrah dan menyerah'. Salah satunya dengan mengembalikan pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi.

Jokowi Minta Birokrat Dan Politisi Tak Jadi Dewan Pengawas KPK
Nasional

Jokowi Minta Birokrat Dan Politisi Tak Jadi Dewan Pengawas KPK

Jokowi menyetujui adanya Dewan Pengawas KPK yang ada di revisi UU KPK. Akan tetapi, Jokowi meminta jabatan tersebut tidak diisi oleh birokrat dan politisi.

Agus Rahardjo Pasrah dan Serahkan Tanggung Jawab KPK ke Jokowi
Nasional

Agus Rahardjo Pasrah dan Serahkan Tanggung Jawab KPK ke Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, masih menunggu perintah dari Jokowi terkait apakah pihaknya masih akan dipercaya untuk memegang tanggung jawab di KPK hingga Desember 2019 mendatang.

Ini 4 Poin Revisi UU KPK yang Tak Disetujui Jokowi, Salah Satunya Soal Penyadapan
Nasional

Ini 4 Poin Revisi UU KPK yang Tak Disetujui Jokowi, Salah Satunya Soal Penyadapan

Jokowi sebelumnya telah mengirimkan Surpres ke DPR yang menandakan bahwa proses revisi Undang-Undang KPK akan terus berlangsung meski ditentang sejumlah pihak.

Soal Revisi UU KPK, Eks BIN Sebut Tak Boleh Ada Lembaga Superbody
Nasional

Soal Revisi UU KPK, Eks BIN Sebut Tak Boleh Ada Lembaga Superbody

Soal revisi UU KPK, kali ini Mantan Kepala BIN A. M. Hendropriyono mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya revisi UU KPK perlu dilakukan agar lembaga antirasuah tersebut tak menjadi lembaga superbody.

Revisi UU KPK Siap Dibahas, Menkumham Ungkap 3 Keinginan Jokowi
Nasional

Revisi UU KPK Siap Dibahas, Menkumham Ungkap 3 Keinginan Jokowi

Sebelumnya Jokowi menyatakan akan menyesuaikan sebagian pasal dalam naskah revisi UU KPK yang diajukan DPR RI. Total ada 3 hal yang hendak diubah oleh Jokowi dari draf tersebut.

Dewan Penasihat Sebut KPK Akan Hancur Luar Dalam
Nasional

Dewan Penasihat Sebut KPK Akan Hancur Luar Dalam

Dewan Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, menyebut bahwa periode KPK jilid IV ini merupakan masa yang paling sulit. Ia juga menilai revisi UU KPK bukanlah bentuk penguatan lembaganya.

Waketum Gerindra Tuduh Ada Mafia Migas di Balik Revisi UU KPK
Nasional

Waketum Gerindra Tuduh Ada Mafia Migas di Balik Revisi UU KPK

Arief Poyuono merupakan salah satu tokoh yang dengan lantang menyuarakan penolakannya atas revisi UU KPK. Ia menilai revisi ini akan memudahkan para tikus berdasi merampok uang negara.

Pengamat Tuding Jokowi Khianati Publik Usai Teken Surpres Revisi UU KPK
Nasional

Pengamat Tuding Jokowi Khianati Publik Usai Teken Surpres Revisi UU KPK

Dikirimnya Surpres terkat revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi menandakan adanya restu agar draf tersebut dibahas lebih lanjut. Padahal banyak pihak terang-terangan menolak rencana revisi UU KPK.

Ahli Hukum Tata Negara Sebut KPK Perlu Dewan Pengawas
Nasional

Ahli Hukum Tata Negara Sebut KPK Perlu Dewan Pengawas

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas.

ICW Pertanyakan Komitmen Jokowi Soal Surpres Revisi UU KPK
Nasional

ICW Pertanyakan Komitmen Jokowi Soal Surpres Revisi UU KPK

Presiden Jokowi telah menandatangani dan mengirimkan surat presiden (surpres) soal revisi UU KPK ke DPR. Menanggapi hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mempertanyakan komitmen Jokowi.

Loading...