Mahfud MD Sebut RUU Omnibus Law Salah Ketik, Guru Besar Unsoed: Menggelikan Sekaligus Memalukan
Nasional

Mahfud MD Sebut RUU Omnibus Law Salah Ketik, Guru Besar Unsoed: Menggelikan Sekaligus Memalukan

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait salah ketik RUU Omnibus Law lantas ditanggapi oleh guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Ade Maman Suherman.

RUU Omnibus Law Terdapat 'Salah Ketik', Begini Kata Demokrat
Nasional

RUU Omnibus Law Terdapat 'Salah Ketik', Begini Kata Demokrat

Dalam draf RUU Omnibus Law terdapat poin kontroversial yang disebabkan karena 'salah ketik'. Menanggapi kabar tersebut Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan pun turut berkomentar.

Ormas Islam Bisa Keluarkan Sertifikat Halal, Ini Alasan Menag
Nasional

Ormas Islam Bisa Keluarkan Sertifikat Halal, Ini Alasan Menag

Dalam draf RUU Omnibus Law menyebutkan penetapan kehalalan suatu produk juga bisa dilakukan oleh Ormas Islam selain MUI. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pun memberikan penjelasannya terakait poin berikut.

3 Serikat Buruh Ternyata Dicatut Demi 'Mulusnya' Omnibus Law, Bukti Jokowi Otoriter?
Nasional

3 Serikat Buruh Ternyata Dicatut Demi 'Mulusnya' Omnibus Law, Bukti Jokowi Otoriter?

Serikat buruh KSPSI, KASBI, dan KSPI mengaku tak pernah memberikan persetujuan mereka terhadap perancangan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Namun nama ketiga serikat itu mendadak masuk di draf RUU.

Isu UU Bisa Diganti PP Picu Pro-Kontra, Mahfud MD: Mungkin Salah Ketik
Nasional

Isu UU Bisa Diganti PP Picu Pro-Kontra, Mahfud MD: Mungkin Salah Ketik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa UU memang tidak bisa diganti dengan PP. Jika memang ada maka harus dibahas.

Buruh Ancam Bakal Demo Demi Tolak Omnibus Law, Deretan 'Borok' Ini Penyebabnya
Nasional

Buruh Ancam Bakal Demo Demi Tolak Omnibus Law, Deretan 'Borok' Ini Penyebabnya

Presiden KSPI, Said Iqbal, dengan tegas menyatakan penolakannya atas RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang tengah digodok DPR RI. Setidaknya ada 9 alasan di balik penolakan tersebut.

Omnibus Law Disorot Gegara Bikin Presiden Punya Kewenangan Ubah UU
Nasional

Omnibus Law Disorot Gegara Bikin Presiden Punya Kewenangan Ubah UU

Pemerintah terus menggodok RUU Omnibus Law, atau yang dikenal juga sebagai 'Sapu Jagat'. Pasalnya lewat RUU ini kewenangan yang diatur di puluhan UU akan diringkas.

Banyak Kepentingan Pengusaha Besar, MUI Minta Umat Islam kawal Omnibus Law
Nasional

Banyak Kepentingan Pengusaha Besar, MUI Minta Umat Islam kawal Omnibus Law

Ketika draft Omnibus Law disahkan MUI tidak ingin aturan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat sehingga ingin agar RUU Omnibus Law ini terus dikawal.

RUU Omnibus Law 'Wajibkan' Karyawan Bekerja 6 Hari Seminggu
Nasional

RUU Omnibus Law 'Wajibkan' Karyawan Bekerja 6 Hari Seminggu

RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah diserahkan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti sebelum diundangkan secara resmi. Salah satu yang dibahas adalah soal hari kerja para pegawai.

Buruh Bakal Dapat 'Bonus' 5 Kali Gaji, Menaker Sebut Penghargaan
Nasional

Buruh Bakal Dapat 'Bonus' 5 Kali Gaji, Menaker Sebut Penghargaan

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke DPR menyebutkan buruh yang bakal mendapatkan bonus sebesar 5 kali gaji. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pun menyebutnya sebagai penghargaan.

Nama RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diubah, DPR: Nanti Disingkat 'Cilaka' Malah Tak Bagus
Nasional

Nama RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diubah, DPR: Nanti Disingkat 'Cilaka' Malah Tak Bagus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui telah menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Omnibus Law Dituding Permudah Tiongkok Kuasai Indonesia, Mahfud MD: Yang Datang Arab
Nasional

Omnibus Law Dituding Permudah Tiongkok Kuasai Indonesia, Mahfud MD: Yang Datang Arab

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, penyatuan 83 Undang-Undang menjadi satu dalam Omnibus Law tersebut justru dilakukan untuk mempermudah investasi dari banyak negara.

Komentari Omnibus Law, Menko Luhut: Buruh Sangat Tidak Dirugikan
Nasional

Komentari Omnibus Law, Menko Luhut: Buruh Sangat Tidak Dirugikan

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Jokowi telah berpesan agar semua pihak didengar aspirasinya dalam pembentukan RUU Omnibus Law, termasuk buruh.

Menko Perekonomian Pastikan Ada Pesangon Dalam Omnibus Law
Nasional

Menko Perekonomian Pastikan Ada Pesangon Dalam Omnibus Law

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pesangon tidak akan dihilangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, seperti yang sempat dikhawatirkan oleh buruh.

Sebut Indonesia Obesitas Regulasi, Jokowi Ingin Kebut Omnibus Law
Nasional

Sebut Indonesia Obesitas Regulasi, Jokowi Ingin Kebut Omnibus Law

Presiden Joko Widodo menilai perlu adanya penyederhanaan aturan di Indonesia sebab, aturan yang terlalu banyak dan kaku justru akan mempersempit ruang gerak dan menghambat kompetisi.

Menteri Agama Klaim Omnibus Law Percepat Proses Sertifikasi Halal
Nasional

Menteri Agama Klaim Omnibus Law Percepat Proses Sertifikasi Halal

Menurut Menteri Agama Fachrul Razi, pihaknya hanya ingin mempercepat proses sertifikasi halal dan bukan menghapusnya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Mahfud MD Luruskan Salah Paham Omnibus Law: Bukan Untuk Kongkalikong dengan Asing
Nasional

Mahfud MD Luruskan Salah Paham Omnibus Law: Bukan Untuk Kongkalikong dengan Asing

Menko Polhukam menyebut bahwa adanya masyarakat yang turun ke jalan menyuarakan protes Omnibus Law disebabkan karena adanya salah persepsi tentang undang-undang tersebut.

Puan Minta Publik Tak Terpengaruh Draf Omnibus Law Abal-Abal
Nasional

Puan Minta Publik Tak Terpengaruh Draf Omnibus Law Abal-Abal

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengaku tidak tahu menahu darimana draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah beredar di masyarakat saat ini berasal.

PKS Tolak Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal: Kita Punya Keyakinan dan Kepercayaan
Nasional

PKS Tolak Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal: Kita Punya Keyakinan dan Kepercayaan

Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, tak perlu menghapus sertifikasi halal apalagi mengingat mayoritas penduduk RI adalah umat muslim.

Omnibus Law Hapus Kewajiban Makanan Bersertifikat Halal, PPP Nyatakan Keberatan
Nasional

Omnibus Law Hapus Kewajiban Makanan Bersertifikat Halal, PPP Nyatakan Keberatan

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung program pemerintah untuk mempercepat investasi ke Indonesia. Namun, realisasinya juga harus tetap menyesuaikan norma-norma yang ada.