Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari mendatang, seluruh kantor harus menerapkan kerja dari rumah alias WFH untuk 75 persen karyawan.
Benarkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serentak di Jawa-Bali malah lebih longgar daripada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? Begini penjelasannya.
Penerapan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) rupanya membuat instansi tempat kerja para pegawai menjadi rawan terkena serangan siber. Kok bisa?
Masjid Istiqlal baru rampung direnovasi pada Kamis (7/1). Renovasi tersebut tersebut merupakan renovasi yang pertama sejak 42 tahun dan menelan biaya hingga Rp 511 miliar dari APBN.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang ditetapkan pemerintah dikhawatirkan dapat membuat bioskop di seluruh Indonesia tutup total sampai waktu yang tidak dapat diprediksi.
Pemerintah berencana menerapkan PSBB secara serentak di Jawa dan Bali mulai Senin (11/1) depan. Diperkenalkan dengan nama PPKM, ternyata sosok inilah yang mengusulkan pertama kali.
Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak memastikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diterapkan di Jawa-Bali berbeda dengan PSBB selama ini.
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengaku keberatan akan hal tersebut lantaran wilayahnya sudah mengalami penurunan kasus virus corona (COVID-19) pasca momen libur akhir tahun 2020.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito turut menanggapi tingginya penambahan kasus positif di Indonesia. Kondisi ini menurutnya bisa membuat proses vaksinasi terhambat.
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) menyoroti keputusan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa dan Bali.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali baru diterapkan 11-25 Januari 2021.
Pemerintah memperkenalkan PSBB di Jawa dan Bali yang berlaku mulai Senin (11/1) besok dengan istilah PPKM. Lebih lanjut ketentuan PPKM diatur di Instruksi Mendagri seperti berikut.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo, berharap PPKM Jawa-Bali ini akan menekan lebih banyak kasus COVID- 19 dibanding penerapan pembatasan pada September 2020 lalu.
Lonjakan tak terkendali kasus COVID-19 membuat pemerintah memutuskan melakukan PSBB di Jawa dan Bali. Tak sama, simak 6 perbedaan PSBB dan pembatasan di kedua pulau tersebut.
Sehubungan dengan akan diberlakukannya kebijakan PSBB Jawa-Bali mulai 11 Januari mendatang, harga sewa untuk gedung perkantoran diprediksi akan semakin anjlok. Berikut penjelasan lengkapnya.
Sang Presiden menyoroti peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 yang kian mengerikan. Jokowi pun mendesak agar seluruh jajarannya semakin menggencarkan kampanye patuh protokol kesehatan.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio buka suara terkait keputusan pemerintah yang kembali menerapkan PSBB di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pun menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. PB IDI sendiri mengkhawatirkan kapasitas rumah sakit yang kian penuh.
Pemerintah akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa-Bali. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun akhirnya turut menanggapi kebijakan ini
Sebagai informasi, sejumlah aktivitas di Jawa dan Bali akan dibatasi selama penerapan kebijakan ini. Salah satunya adalah pembatasan tempat kerja dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen.