WowKeren - Media ekonomi asal Inggris, The Economist, mengkritik habis-habisan era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Artikel tersebut mengungkapkan beberapa faktor pendorong dan penekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dilansir CNBC Indonesia, The Economist mengkritik janji kampanye Jokowi untuk memberikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatannya. Namun sejak Jokowi menjabat, realisasi yang dapat dicapai hanya sekitar 5 persen.

"Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya. Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5 persen sejak ia menjabat," tulis artikel tersebut. "Prospek untuk 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena bank sentral telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan yang mengkhawatirkan dalam mata uang."

The Economist juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk menarik investasi. Dalam beberapa tahun masa jabatannya, Jokowi memang berfokus untuk menyelesaikan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya dan membangun apa yang belum ada.

Namun Jokowi dianggap telah "berubah arah" berdasarkan anggaran tahun lalu. Fokus Jokowi dinilai tebagi, sehingga anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun dan digantikan dengan belanja subsidi.

Kritik juga diberikan pada rendahnya sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja Indonesia. Menurut artikel tersebut, tenaga kerja Indonesia belum memiliki kualifikasi yang baik.

Para pebisnis pun disebut mengeluh soal kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Standar pendidikan di Indonesia juga masih rendah meski 20 persen APBN telah dialokasikan untuk pendidikan.

Regulasi pemerintah juga dinilai masih "maju-mundur". Selama ini, pemerintah memang telah menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut pemerintah "setengah hati".

"Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing, tetapi hanya dengan setengah hati," lanjut artikel tersebut. "Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis melolong, jadi pembatasan tetap keras, membuat para investor kecil hati."

Di akhir artikel, The Economist mengingatkan agar pemerintah serius dalam melihat potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Apalagi jika Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024.

"Jika upaya pemerintah dalam keterbukaan ekonomi lemah, pertumbuhan 7 persen akan tetap di luar jangkauan. Jika pada April Jokowi kembali memenangkan pemilihan, dia memiliki mandat untuk melakukan perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia," tulis The Economist. "Dia harus berani mengambil risiko lebih besar untuk menuai hasil yang telah dijanjikannya."