Sebelumnya, Ma'ruf Amin meminta agar MUI tak dipolitisasi dalam penyelenggaraan Munajat 212.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 23 Februari 2019 - 10:41 WIB
WowKeren - Malam Munajat 212 yang usai digelar pada Kamis (21/2) malam kemarin masih menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, ada dugaan kepentingan politik dalam acara yang merupakan inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta ini.
Ketua MUI nonaktif, Ma'ruf Amin, telah memberikan peringatan agar jangan sampai organisasinya dipolitisasi dalam Munajat 212. Ma'ruf tidak mempermasalahkan acara tersebut, dengan catatan tak ada unsur politik di dalamnya.
Menanggapi pernyataan Ma'ruf, MUI DKI pun buka suara. Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, menegaskan sekali lagi bahwa Munajat 212 bukan acara politik.
"Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat," tegas Munahar, Jumat (22/2) malam. "Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan enggak ada berpolitik. Makanya enggak ada atribut partai yang ada di dalam."
Menurut Munahar, sama sekali tidak ada atribut partai dalam Munajat 212. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa MUI DKI bersikap netral dalam Pemilu 2019.
"Insha Allah kami netral, kami enggak pernah dalam rapat memerintahkan pilih apa, enggak," jelas Munahar. "Kami persilahkan, secara individu kami tidak mengharuskan ke sana atau ke situ, enggak. Kalau MUI adanya tetap di tengah-tengah."
Diketahui, Gerakan 212 salah satunya digagas oleh Ma'ruf sendiri. Cawapres nomor urut 01 tersebut telah menyatakan bahwa dirinya sangat tidak setuju apabila Gerakan 212 dijadikan kendaraan politik.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta pun telah memberikan pantauan ketat terhadap acara Munajat 212. Pasalnya, acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Tak tanggung-tanggung, Bawaslu DKI bahkan menurunkan seluruh jajaran di tingkat Jakarta Pusat. Semuanya dilakukan untuk mencegah adanya unsur kampanye dalam Munajat 212.
(wk/Bert)
