WowKeren - Rencana Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, untuk berkampanye di Tabanan, Bali, harus diurungkan. Pasalnya, warga desa di sana telah memberikan penolakan atas kedatangan Sandi karena mereka telah memilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menanggapi hat tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun buka suara. Ketua Dewan Penasihat BPN, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai perbedaan pilihan seharusnya tak menghalangi demokrasi.

"Ya ini juga bagian yang menurut saya penting untuk dikritisi. Kalau begini caranya, ya saya khawatir, dan kalau itu dibiarkan itu akan menghadirkan sesuatu yang tidak lagi demokratis," tutur Hidayat di kompleks Parlemen, Senin (25/2). "Seolah-olah pemilu sudah selesai, kawasan siapa milih siapa, yang lain nggak boleh masuk. Kalau begitu caranya sih enggak perlu ada KPU, enggak perlu ada Rp 20 triliunan digelontorkan pemerintah."

Menurut Hidayat, Sandiaga memiliki hak untuk datang selama tak melanggar masalah perizinan. Hidayat lantas meminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk menegur relawan mereka yang melakukan penolakan.

"Selama Pak Sandiaga Uno memenuhi syarat dan atau perizinan yang diperlukan, harusnya justru seperti yang diberlakukan di tempat lain, mereka datang kemudian dihormati," ujar Hidayat. "Bahwa pilihannya berbeda ya enggak masalah. Tapi saling menghormati, ini yang sesungguhnya sangat dipentingkan. Karenanya seharusnya dari pihak TKN harusnya menegur. Jangan sampai kemudian terjadi pembelahan semacam ini."

Tak hanya itu, Hidayat mengaku bahwa pihak BPN Prabowo-Sandi tidak akan melakukan penolakan kepada kubu lawan. Pasalnya, menurut Hidayat, siapa pun yang datang berkampanye ke suatu daerah tetap harus dihormati meski berbeda pilihan.

"Saya menegaskan bahwa dari pihak BPN, dari pihak Pak Prabowo, tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu," terang Hidayat. "Akan tetap dihormati siapapun yang akan berkampanye. Pilihan boleh berbeda, tapi enggak perlu kemudian saling menolak dan melarang tidak boleh masuk."

Hidayat menilai penolakan kampanye tersebut membuat seolah-olah Pemilu telah selesai dilaksanakan. Padahal masa kampanye masih berjalan.

"Karena kalau begini caranya sekali lagi seolah-olah pemilu sudah selesai, kan padahal pemilu belum apa-apa. Ini kan namanya kampanye," jelas Hidayat. "Bahkan kalau beliau datang ke daerah yang sudah, atau di komunitas yang mendukung Pak Prabowo misalnya, kan masih saja ada pihak-pihak yang mungkin mendukung Pak Jokowi juga."