Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi, menuturkan bahwa Agum punya hak untuk mengungkap hal yang ia ketahui kepada publik.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 13 Maret 2019 - 12:51 WIB
WowKeren - Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, mengaku heran atas sikap Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang mendukung Prabowo Subianto. Pasalnya, saat tergabung dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP), SBY turut menanda tangani surat rekomendasi pemecatan Prabowo.
Diketahui, DKP sendiri dibentuk oleh Wiranto pada 1998 guna mengusut kasus hilangnya sejumlah aktivis. Agum pun mengungkap bahwa penyelidikan DKP menunjukkan Prabowo melakukan pelanggaran HAM yang cukup berat.
Pernyataan Agum tersebut diungkapkan dalam sebuah forum diskusi. Video diskusi tersebut lantas dibagikan warganet ke media sosial dan menjadi viral.
Menanggapi pernyataan Agum, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pun buka suara. Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi, mengungkap bahwa hal tersebut telah menjadi rahasia umum.
"Biar publik yang menilai, toh sejarah perjalanan bangsa ini, termasuk karier Pak Prabowo, publik sudah tahu," jelas Baidowi dilansir CNNINdonesia.com, Rabu (13/3). "Sudah jadi rahasia umum."
Baidowi juga menuturkan bahwa Agum memiliki hak untuk mengungkapkan hal yang ia ketahui kepada publik. Menurut Baidowi, hal yang disampaikan oleh Agum merupakan sebuah fakta sejarah.
Meski demikian, TKN Jokowi-Ma'ruf juga tidak mau dikaitkan dengan pernyataan Agum. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menjelaskan bahwa pihaknya tak pernah meminta Agum untuk berbicara soal kejadian pada 1998.
"TKN tidak pernah meminta beliau untuk bicara seperti itu atau untuk menyampaikan apapun yang sifatnya negatif terkait dengan Prabowo," tegas Arsul, Selasa (12/3). "Itu tidak ada sama sekali dari TKN."
Arsul pun lantas menjelaskan bahwa Agum bukan merupakan bagian dari TKN Jokowi-Ma'ruf. Namun, menurut Arsul, hal yang disampaikan oleh Agum dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih pemimpin.
"Masyarakat harus melihat semuanya," jelas Arsul. "Dengan melihat rekam jejak juga."
(wk/Bert)
