Pengamat politik, Henri Satrio, menyoroti wacana reshuffle Jokowi. Menurut Hendri, wajar saja Jokowi melakukan perombakan untuk menghindari 'goncangan' di akhir masa jabatan periode ini.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 03 Mei 2019 - 16:05 WIB
WowKeren - Wacana perombakan kabinet kerja alias reshuffle oleh Presiden Joko Widodo tengah ramai diperbincangkan. Wacana tersebut muncul usai sejumlah Menteri dalam kabinet Jokowi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat politik, Henri Satrio, pun menyoroti wacana reshuffle tersebut. Menurut Hendri, wajar saja perombakan dilakukan Jokowi untuk menghindari "goncangan" di akhir masa jabatan periode ini.
"Kalau kemudian reshuffle dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat wajar dan boleh. Kalau dia nanti persiapan untuk periode kedua mungkin akan dilaksanakannya pasca lebaran, sekitar Juni ya," jelas Hendri pada Jumat (3/5). "Tapi kalau sekarang-sekarang ini ya mungkin untuk menggenjot atau menjaga agar tidak terjadi goncangan atau gesekan di akhir Kabinet Kerja gitu."
Menurut Hendri, Jokowi melakukan reshuffle demi menjaga nama dan citra baik yang telah dimilikinya selama ini. Hendri juga menilai bahwa Jokowi tidak mau kabinetnya mendapat citra buruk usai beberapa Menterinya tersandung perkara hukum.
"Kalau pun di ujung periode pertama atau periode 2014-2019 ini Pak Jokowi ingin reshuffle maka tujuannya hanya untuk menjaga nama baik, mempertahankan citra baik," terang Hendri. "Dan mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akibat kabinet yang cacat citra."
Meski demikian, Hendri juga menilai bahwa beberapa Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi masih patut dipertahankan. Ia pun berharap apabila Jokowi benar-benar melakukan perombakan, sang petahana dapat merekrut Menteri-Menteri yang lebih tepat dan jauh dari masalah hukum.
"Pak Jokowi kan saat ini kan pasti sudah percaya diri dan sudah mengenal tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, tidak seperti di tahun 2014. Sehingga kalau reshuffle mau dilakukan lebih dini dan di awal Pak Jokowi bisa dan sudah mumpuni melaksanakan itu," jelas Hendri. "Mudah-mudahan jika reshuffle ini dilakukan Pak Jokowi lebih bisa memilih Menteri-Menteri yang jauh dari masalah hukum dan bisa menempatkan sosok-sosok profesional di beberapa tempat yang seharusnya tidak boleh ditempati oleh Kementerian dari Parpol. Kemendag, Kejagung bisa saja diisi oleh profesional yang tidak terafiliasi parpol."
(wk/Bert)
