Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDIP tidak menyimpan dendam pada Ketua Umum Partai Demokrat, SBY.
- Bertilia Puteri
- Senin, 13 Mei 2019 - 15:07 WIB
WowKeren - Partai Demokrat diisukan semakin merapat pada kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun buka suara.
Menurut Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP tidak menyimpan dendam pada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang juga menjelaskan bahwa Megawati tak mewariskan dendam. Hal ini tampak dalam kunjungan Puan Maharani ke Singapura dalam rangka membesuk Ani Yudhoyono. "Buktinya, Mbak Puan (Puan Maharani, putri Megawati) membesuk Ibu Ani (Ani Yudhoyono, istri SBY) di Singapura," jelas Bambang dilansir Tempo pada Senin (13/5).
Hal ini disampaikan menanggapi kemungkinan Demokrat juga ikut bergabung dengan kubu Jokowi bersama bersama PDIP. Kini, koalisi Jokowi terbelah mengenai kemungkinan bergabungnya sejumlah partai yang sebelumnya merupakan kubu oposisi di Pemilu 2019.
Bambang sendiri merasa tak masalah apabila Demokrat akhirnya benar-benar tergabung dalam koalisi mereka. "Itu terserah presiden," ujar Bambang.
Dua petinggi PDIP sendiri mengaku bahwa Megawati sebenarnya lebih ingin berkoalisi dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Namun sayangnya, Prabowo masih menolak hasil Pemilu 2019.
Di sisi lain, koalisi Prabowo-Sandiaga Uno sendiri kini tengah diisukan retak. Pengamat bahkan menilai bahwa keretakan koalisi Indonesia Adil Makmur sudah ada sejak awal.
Menurut pengamat politik Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, koalisi Prabowo-Sandiaga memang sudah tidak solid sejak sebelum dibentuk. "Pertama, menurut saya koalisi ini sebenarnya sudah retak sejak awal," ungkap Arya dilansir Kompas.com, Minggu (12/5).
Partai Demokrat sendiri menjadi salah satu indikasi keretakan tersebut. Meski harus menjamin seluruh kader mengikuti sikap partai, Demokrat sejak awal membebaskan kepala daerah mereka untuk mendukung paslon mana pun dalam Pilpres. Tak hanya perihal Partai Demokrat, Arya juga menilai keretakan terlihat dari susunan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
(wk/Bert)
