Menurutnya hal itu merupakan bentuk penolakan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan KPU. Poyuono juga meminta agar pendukung 02 melakukan gerakan diam seribu bahasa sebagai sindiran atas pilpres yang sarat akan kecurangan.
- Nur Islamiyah
- Rabu, 15 Mei 2019 - 20:28 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan pada pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kelak. Hal tersebut terkait dengan tudingan kecurigaan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Menurutnya hal itu merupakan bentuk penolakan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan KPU. "Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.
Poyuono juga meminta agar pendukung 02 melakukan gerakan diam seribu bahasa sebagai sindiran atas pilpres yang sarat akan kecurangan. "Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apa pun terhadap Pemerintahan yang tidak konstitusional, karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate," lanjutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa gerakan boikot hasil Pilpres 2019 tersebut meniru apa yang pernah dilakukan Megawati Soekarnoputri saat Orde Baru berkuasa. Poyuono mengatakan ketika itu, Megawati melakukan boikot menentang kekuasaan Presiden kedua RI Soeharto.
"Kita lakukan gerakan boikot Pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini," ucapnya.
Poyuono memandang, anggota legislatif partai Gerindra dan partai koalisi Indonesia Adil Makmur tidak perlu ikut andil dalam pembentukan DPR untuk lima tahun ke depan. Itu merupakan sebuah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019.
"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui Pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019, dan anggota DPR RI Gerindra dan partai koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono. "Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan."
(wk/nris)
