Prabowo Sindir Pengumuman 'Senyap' KPU, Jusuf Kalla: Kekecewaan Paslon 02 Tak Akan Ubah Keputusan
Reuters/Darren Whiteside
Nasional
Hasil Pemilu 2019

Menurut Jusuf Kalla, meski kubu Prabowo menolak meneken dokumen rekapitulasi hasil Pilpres 2019, keputusan KPU yang menyebut Jokowi menang tidak akan berubah.

WowKeren - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, diketahui menolak seluruh keputusan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai bahwa pengumuman yang dilakukan KPU pada Selasa (21/5) dini hari bersifat "senyap".

"Senyap-senyap begitu ya tapi pagi, bisa orangnya masih tidur atau belum tidur," ujar Prabowo di kediamannya di Kertanegara pada Selasa (21/5). Menurut Prabowo, pengumuman rekapitulasi suara nasional tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal dan di luar kebiasaan.


Ketua Umum Partai Gerindra tersebut kembali menegaskan bahwa pihaknya menolak putusan KPU terkait Pilpres. "Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil perhitungan suara pilpres yang diumumkan KPU pada 21 Mei dini hari tadi," tegas Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengaku bahwa pihaknya akan melakukan segala upaya demi hak konstitusi rakyat yang dinilai telah dirampas. "Paslon 02 akan terus lakukan upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak konstitusinya dirampas pada pemilu ini," ungkap Prabowo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla lantas turut mengomentari kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Menurut Jusuf Kalla, meski kubu Prabowo menolak meneken dokumen rekapitulasi hasil Pilpres 2019, keputusan tidak akan berubah. Paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap dinyatakan unggul.

"Kekecewaan paslon 02 tidak menerima, tidak akan mengubah keputusan," jelas Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden pada Selasa. "Karena walau tidak tanda tangan tetap sah."

Jusuf Kalla pun lantas maklum bahwa dalam setiap gelaran Pilpres selalu ada pihak yang merasa senang dan juga kecewa. Ia juga mengakui bahwa hasil Pilpres dapat memancing polemik di tengah masyarakat.

Meski demikian, Jusuf Kalla yakin bahwa polemik tersebut tidak akan berlangsung lama. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tersebut juga yakin bahwa gerakan people power yang kerap diserukan tidak akan benar-benar terjadi.

"Pengalaman mengatakan people power hanya bisa terjadi kalau ada krisis ekonomi dan krisis politik," jelas Jusuf Kalla. "Ini tidak terjadi, bahwa ada kekecewaan itu biasa terjadi."

Jokowi sendiri juga disebut Jusuf Kalla harus tetap menjalankan pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober mendatang. "Ya (ribut-ribut) satu, dua hari mungkin. Tapi pemerintah akan jalan sesuai dengan program yang ada," ungkap Jusuf Kalla.

You can share this post!

Related Posts
Loading...