Pedagang Online Keluhkan Pembatasan Medsos, Menkominfo Minta Maaf
Nasional
Aksi Massa 22 Mei 2019

Menkominfo Meminta Maaf dan Mengaku Pihaknya Belum Bisa Membuka Blokir Akses Medsos Kecuali Sudah Mendapatkan Rekomendasi Dari Pihak Keamanan dan Intelijen.

WowKeren - Kebijakan pemerintah untuk membatasi akses media sosial di Indonesia pasca kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 kemarin terus menuai komplain dari masyarakat. Salah satu yang konsisten memprotes kebijakan tersebut adalah pedagang online. Menanggapi hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara memohon maaf atas keterbatasan yang terjadi.

”Saya mohon maaf kepada teman-teman yang sementara tidak bisa gunakan fitur gambar terutama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). “Kalau jualan online kan (pakai) gambar. Nggak video, kebanyakan gambar. (Yang) memanfaatkan fitur gambar di media sosial terkena dampaknya.”


Rudiantara pun berjanji pihaknya akan langsung membuka blokir akses media sosial bila telah menerima rekomendasi dari pihak keamanan dan intelijen. Ia pun mengaku prihatin dengan kondisi yang tengah berlangsung namun kebijakan ini harus diambil demi menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia pun mengaku bahwa ia juga menjadi korban dari kebijakannya itu.

”Dari sisi intelijen, dari sisi Polri, dari sisi TNI utamanya ya kalau sudah kondusif kita akan buka (dan) akan fungsikan kembali fitur-fitur (yang dibatasi),” tuturnya, dilansir dari Okezone News, Jumat (24/5). “Karena saya sendiri pun merasakan dampak yang sama buat sendiri.”

Ketika dimintai konfirmasi terkait rencana pembukaan kembali blokir akses media sosial Rudiantara mengaku belum bisa memastikan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat agar keamanan Indonesia bisa kembali kondusif sehingga kebijakan itu bisa dicabut.

”Saya berdoa supaya (keamanan) bisa segera pulih,” pungkasnya. “Dan doa ini kan bukan doa saya sendiri, doa teman-teman juga kan.”

Sebelumnya pemerintah mengambil kebijakan kontroversial dengan membatasi akses media sosial setelah terjadinya kerusuhan di DKI Jakarta setelah pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kemarin. Kebijakan ini diambil demi menekan potensi tersebarnya informasi-informasi hoaks yang dapat memperburuk kondisi keamanan di Indonesia.

Rudiantara menegaskan bahwa pembatasan akses ini hanya akan berlangsung sementara meskipun tidak menjelaskan sampai kapan kebijakan ini dilaksanakan. Dijelaskannya, pembatasan dilakukan terhadap sejumlah fitur di media sosial dan juga aplikasi pesan singkat.

"Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap,” jelas Rudiantara dalam siaran pers di Kemenko Polhukam, Rabu (22/5). “Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial, tidak semuanya, dan messaging system.”

You can share this post!

Related Posts
Loading...