Bawaslu dan Perludem Menilai Pemilu 2019 Sudah Berjalan Dengan Baik Walau Masih Ada Kesalahan Serta Kekurangan. Bawaslu Juga Menyebut Pemilu 2019 Adalah Pemilu Paling Transparan.
- Wahyu
- Rabu, 29 Mei 2019 - 11:21 WIB
WowKeren - Tim Ketua Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto menyebut bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah Pemilu terburuk pasca reformasi. Ia menilai Pemilu 2019 tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bambang juga menyebut Pemilu 2019 tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).
Komentar itu pun menuai balasan dari sejumlah pihak, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketua Bawaslu Abhan menolak jika Pemilu 2019 disebut sebagai yang terburuk. Ia tak menampik adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, menurutnya, hal itu tak lantas menjadikan Pemilu serentak tahun ini sebagai yang terburuk.
”Enggak (yang terburuk). Kalau ada kesalahan dan kekurangan iya,” kata Abhan usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (28/5). “Ini baik, kalau nggak baik nggak selesai.”
Sebaliknya, ia justru menilai Pemilu 2019 sebagai Pemilu paling transparan karena seluruh tahapannya bisa diketahui oleh publik dan dilihat baik serta buruknya. Abhan juga menolak bila Pemilu 2019 disebut lebih buruk daripada Pemilu di Orde Baru. Sebab independensi dan transparansi Pemilu 2019 bisa diukur.
”Kalau ada kekurangan iya. Ya namanya manusia tidak sempurna,” ujar Abhan. “Enggak, nggak mungkin lah (lebih buruk dari Pemilu Orde Baru), lha wong ini penyelenggaranya jelas, independen, transparan. Proses sejak awal di kecamatan dilihat, di kabupaten dilihat, ya semua publik bisa lihat lah. Di nasional juga lihat kan debatnya kami dengan saksi.”
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pun menyampaikan hal serupa. Ia menilai anggapan soal pelaksanaan Pemilu 2019 yang dianggap terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia terlalu tergesa-gesa. Pasalnya setiap Pemilu punya tantangan masing-masing. Oleh karenanya akan lebih bijak jika penilaian diberikan dengan melihat dari berbagai sudut pandang.
”Memang banyak kelemahan teknis,” ujar Titi, Selasa (28/5). “Tapi tak berarti Pemilu 2019 paling buruk dalam sejarah Indonesia.”
Titi pun mengapresiasi keterbukaan dan keberlimpahan informasi terkait Pemilu 2019 sehingga publik bisa ikut mengontrol. Seperti Abhan, ia juga tak menampik akan banyaknya kekurangan teknis dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Namun hal ini tak serta-merta membuat pemilih menjadi tak merdeka menggunakan hak suaranya.
Ia juga menilai lembaga peradilan hukum Pemilu juga mengalami peningkatan kualitas. Oleh karena itu ia menolak apabila ada pihak yang menyebut Pemilu 2019 jauh lebih buruk daripada Pemilu Orde Baru.
”Makanya di Pileg (Pemilihan Legislatif) ada penurunan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum),” tutur Titi. “Karena problem hukum yang selama ini banyak tak terselesaikan (dalam) satu tahapan, saat ini lebih mampu dituntaskan.”
”Kalau dibilang Pemilu 2019 paling buruk dalam sejarah Indonesia, jelas salah,” pungkasnya. “Pemilu Orde Baru adalah pemilu-pemiluan yang mestinya tidak akan mau kita ingat sebagai Pemilu.”
(wk/wahy)
