Selain menyiagakan ribuan personel gabungan di Gedung MK dan sejumlah titik rawan di Ibu Kota, TNI-Polri juga sudah berperan aktif dalam mengamankan 9 hakim MK.
- Wahyu
- Rabu, 12 Juni 2019 - 10:45 WIB
WowKeren - Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi akan berlangsung dalam waktu dekat. Lembaga yang diketuai Anwar Usman itu telah menjadwalkan akan menyelenggarakan sidang pada Jumat (14/6) mendatang.
Menjelang pelaksanaan sidang, sebanyak 12 ribu aparat gabungan TNI dan Polri telah dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan sidang tersebut. Pengamanan tak hanya dilakukan di MK tetapi juga di titik-titik kerawanan lain di Ibu Kota.
"Tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Ketua MK, Pak Sekjen MK, dan Pangdam," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
12 ribu personel gabungan itu khusus ditugaskan untuk mengamankan sekitar Gedung MK. Sementara TNI-Polri juga menyiagakan ribuan personel lain di sejumlah titik kerawanan di DKI Jakarta.
"Keseluruhan (personel) itu berjumlah lebih-kurang 47 ribu yang kami siapkan," tutur Gatot, dikutip dari Liputan6, Rabu (12/6). "Itu dengan Polres-Polres yang ada, kemudian juga dengan Kodim-Kodim yang ada."
Kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas saat sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung di MK. Nantinya sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Utara, hingga Jalan Gajah Mada akan ditutup.
"Itu kami lakukan penutupan jalan supaya memberikan rasa aman dan nyaman juga (untuk) yang melakukan persidangan, baik termohon, pemohon, ketua, dan masyarakat. Tentu kami antisipasi lah," pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Guntur Hamzah menuturkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga keamanan di MK. Koordinasi tersebut untuk memastikan kelancaran sidang PHPU 2019.
"Kami sudah lihat koordinasi dengan pihak keamanan, baik kepada Polri maupun TNI. Jadi media semua lihat, bagaimana ketatnya di MK. Itu semua dalam rangka untuk memastikan keamanan di sekitar MK," ungkapnya. "Insya Allah sesuai dengan protap keamanan lembaga negara yang menyelenggarakan acara seperti ini."
Selain area kantor, fokus keamanan juga mengarah kepada 9 hakim MK. Setidaknya 4 personel kepolisian disiagakan untuk hal ini. Pengamanan ini pun dilakukan sejak 20 Mei lalu dan akan berlangsung sampai tanggal 9 Agustus mendatang.
"Kami mulai dari pengamanan Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, pengawalan dari rumah ke kantor, di kediaman. Bahkan di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para Yang Mulia Bapak Ibu Hakim," jelasnya. "Sesuai rencana, pengamanan kepada hakim sampai tanggal 9 Agustus 2019."
(wk/wahy)
