Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, usulan hak interpelasi ke Anies yang digulirkan oleh Fraksi Partai NasDem dan didukung oleh Hanura tersebut berlebihan.
- Bertilia Puteri
- Senin, 17 Juni 2019 - 15:11 WIB
WowKeren - Fraksi NasDem dan Hanura DPRD DKI Jakarta menggulirkan usul hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Usulan tersebut guna meminta penjelasan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi yang beberapa hari lalu dikeluarkan oleh Anies.
Menanggapi usulan tersebut, Fraksi Gerindra DPRD DKI pun turut angkat bicara. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, hal tersebut berlebihan.
"Iya berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon," jelas Ghoni dilansir detikcom pada Senin (17/6). "Dalam situasi dan kondisi sekarang ini."
Ghoni menilai bahwa DPRD DKI seharusnya menanyakan perihal tersebut kepada kepala dinas terkait terlebih dahulu. Bukan langsung mengusulkan hak interpelasi kepada Anies. "Harusnya dia konfirmasi dulu tanya, kalau Bestari sebagai anggota DPRD DKI ditanya Dinas Citatanya (Cipta Karya dan Tata Ruang). Minta penjelasan," ungkap Ghoni.
Oleh sebab itu, Ghoni menyebut Gerindra tidak akan ikut dalam hak interpelasi. Ia juga menyinggung kesalahan fatal yang ada pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Sebetulnya paling fatal zaman Ahok dong. Beliau ada bangunan, tapi belum ada izin bangunannya," tutur Ghoni. "Jangan masyarakat enggak ada izin bangunannya langsung dirobohkan."
Sebelumnya, Ketua F-NasDem, Bestari Barus, mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait IMB Pulau Raklamasi dari Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai Anies sengaja menahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantau Utara Jakarta serta Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil demi kepentingan tertentu.
Di sisi lain, usulan hak interpelasi tersebut juga telah ditanggapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, menilai bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengajukan hak interpelasi.
"Terlalu dini melakukan hak interpelasi," kata Nasrullah dilansir detikcom pada Senin (17/6). "Kita saja belum dapat penjelasan yang sahih dari pihak terkait, bagaimana mau ikut-ikutan."
(wk/Bert)
