Tak sedikit wali murid yang menilai penerapan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 kurang menguntungkan. Mereka meminta agar pemerintah segera menghapusnya.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 19 Juni 2019 - 15:55 WIB
WowKeren - Penerapan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 rupanya tak bisa berjalan mulus. Pasalnya, tak sedikit wali murid yang tidak setuju dengan konsep zonasi yang ditawarkan.
Buntutnya, puluhan wali murid melakukan aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka menilai bahwa sistem zonasi saat ini masih berantakan. Oleh sebab itu, mereka meminta agar sistem ini segera dihapus. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diharapkan mau turun tangan terkait masalah ini.
"Hapus..hapus sistem zonasi," teriak orator aksi di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya seperti dilansir dari Detik, Rabu (19/6). "Kami yang memilih Bu Khofifah, kami harap Bu Khofifah temui kami. Kami ingin sistem zonasi dihapuskan."
Aksi demo sempat diwarnai dengan pengadangan oleh ibu-ibu terhadap mobil berplat merah yang melintas di Jalan Gubernur Suryo. Namun, ibu-ibu kembali memberi jalan usai petugas Satpol PP mencegah mereka bertindak lebih jauh.
Sayangnya, niat mereka untuk bertemu dengan Khofifah harus kandas. Pasalnya, petugas Satpol PP yang bertugas tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Salah seorang wali murid mengatakan bahwa aksi tersebut murni spontanitas untuk mendapat kepastian nasib anak-anak mereka.
"Kami dijanjikan oleh Dispendik data putra-putri kami tersimpan," kata Teguh Priatmoko, salah satu wali murid. "Tapi belum ada jawaban anak kami diterima, itu yang menjadi motivasi kami untuk bergerak. Bahwasanya sistem ini tidak benar."
Terkait aksi pengadangan mobil berplat merah yang melintas, hal itu juga merupakan spontanitas. Mereka hanya ingin aspirasi mereka didengar oleh pemerintah. Dan mobil berplat merah, identik dengan milik pemerintah.
"Jadi itu adalah tindakan spontanitas dari kami, bahwasanya mobil pelat merah adalah identik dengan pemerintahan," jelas Teguh. "Kami hentikan supaya aspirasi kami didengar. Selebihnya tidak ada tujuan yang lain. Itu hanya bentuk simbolis. Kami para orang tua berangkat tidak ada agenda politik, kami berangkat berdasarkan kasih sayang."
(wk/zodi)
