Menanggapi hal tersebut, Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi Sufmi Dasco Ahmad buka suara. Ia malah menilai harapan Moeldoko tersebut bersifat seperti ancaman.
- Nur Islamiyah
- Jumat, 21 Juni 2019 - 10:28 WIB
WowKeren - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan upaya rekonsiliasi antara dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto terus dilakukan. Ia berharap pertemuan tersebut dapat terwujud sebelum sidang MK selesai.
"Ya harapan kami sih sebelum MK-lah, lebih bagus lagi sehingga suasana jadi sejuk," ujar Moeldoko, Kamis (20/6), seperti yang dikutip dari Detik. "Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosanlah dengan kondisi yang seperti ini, membosankan."
Menanggapi hal tersebut, Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi Sufmi Dasco Ahmad buka suara. Ia malah menilai harapan Moeldoko tersebut bersifat seperti ancaman.
"Biarkan mengalir natural. Jangan dipaksakan biar hasilnya baik," ujarnya. "Itu imbauan (Moedoko) atau ancaman itu kok ngasih deadline sebelum MK gitu lo."
Dasco menyebut proses rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan. Menurutnya, gugatan Prabowo ke MK adalah sebuah langkah yang tepat.
"Proses rekonsiliasi itu tidak bisa dipaksa-paksakan," tuturnya. "Apa yang sudah berjalan seperti sekarang ini sudah bagus, di mana dalam langkah konstitusional yang diambil oleh Pak Prabowo di jalur MK."
Selain itu, Dasco mengatakan kedua belah pihak akan menerima hasil putusan MK. Jadi, proses rekonsiliasi tersebut akan berjalan setelah putusan MK tersebut.
"Biarkanlah ini mengalir seperti air dan saya yakin setelah keputusan MK, apa pun hasilnya, kedua belah pihak harus menghormati dan proses rekonsiliasi juga pasti akan berjalan," lanjutnya.
Dasco juga menilai harapan Moeldoko tersebut tidak perlu dihiraukan. Harapan yang memuat penetapan deadline itu justru akan mengganggu proses rekonsiliasi.
"Itu harapan rekonsiliasi Moeldoko itu harapan atau ancaman karena (ada deadline) sebelum MK?" tambahnya. "Dan menurut saya manuver yang tidak perlu itu supaya jangan dilakukan, justru akan mengganggu proses rekonsiliasi."
(wk/nris)
