Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai kerja Nahdlatul Ulama (NU) dalam menangkal paham-paham radikal selama masa kampanye kemarin sangatlah signifikan.
- Bertilia Puteri
- Senin, 24 Juni 2019 - 13:53 WIB
WowKeren - Sidang sengketa Pilpres 2019 diketahui masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga putusan pada 28 Juni 2019 mendatang. Meski demikian, isu mengenai pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah santer berembus.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengklaim telah diminta Jokowi untuk mempersiapkan kader terbaiknya menduduki kursi di kabinet. Hal tersebut disampaikan Rais Aam PBNU, Miftakhul Akhyar, dalam Halal Bi Halal PCNU Jakarta Utara.
"Sebetulnya kalau siap sejak dulu siap, cuma geraknya ini yang (belum). Jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader-kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu," tutur Miftakhul di Hotel Sunlake, Jakarta Utara, pada Minggu (23/6). "Hanya siap saja, enggak maju-maju jalan kan geringgingan (kesemutan)."
Miftakhul juga mengaku sudah ada pembicaraan dengan Jokowi mengenai posisi Menteri dari NU. "Ya memang ada (diminta), tapi nantilah itu, kita lihat. Itu semua diserahkan semua pada NU, enggak bisa disebutkan," terang Miftakhul.
Terkait "pinangan" tersebut, Partai Persatuan Pembangunan menilainya sebagai sesuatu yang wajar. Menurut Sekjen PPP, Arsul Sani, selama masa kampanye kemarin kerja NU dalam menangkal paham-paham radikal sangatlah signifikan.
"Kita anggap wajar saja kalau ada elemen pendukung Pak Jokowi apakah partai politik, ormas, relawan, kemudian punya keinginan untuk bisa memasukkan orangnya atau kadernya ke kabinet. Nah, termasuk juga NU," terang Arsil di Gedung DPR pada Senin (24/6). "Karena peran NU ini kan luar biasa terutama di dalam mengatasi kecenderungan meningkatnya paham radikal."
Arsul juga menilai bahwa saat ini saja NU sudah mendapatkan posisi yang sangat istimewa. Pasalnya, Ma'ruf Amin yang merupakan kader NU telah menduduki posisi Cawapres. Meski demikian, Arsul menyerahkan semuanya pada Jokowi untuk menentukan apakah kader NU lainnya akan masuk kabinet.
"Apakah kemudian pemerintahan yang akan datang itu memerlukan juga katakanlah bantuan NU," tutur Arsul. "Tentu nanti Pak Jokowi yang akan bicara dengan para petinggi NU."
(wk/Bert)
