Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, halalbihalal yang dibarengi dengan aksi demo justru mencederai makna acara tersebut. Halalbihalal, kata JK adalah kegiatan dengan spirit keagamaan.
- Nur Islamiyah
- Selasa, 25 Juni 2019 - 17:17 WIB
WowKeren - Persatuan Alumni (PA) 212 dikabarkan akan menggelar aksi halalbihalal di depan gedung MK dari 25-27 Juni 2019. Acara itu disebut bagian dari mengawal proses sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan digelar pada Kamis (27/6) mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau agar rencana tersebut tidak dilakukan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pria yang akrab disapa JK ini mengatakan, gelaran halalbihalal tersebut seharusnya dilakukan di masjid.
"Kalau mau halalbihalal tentu di tempat yang pantaslah, bukan di depan MK." kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6), seperti yang dilansir dari CNN Indonesia. "Itu enggak pantas, ya (harusnya) di masjid, Istiqlal lah, atau di aula atau ruangan mana."
Menurut JK, halalbihalal yang dibarengi dengan aksi demo justru mencederai makna acara tersebut. Halalbihalal, kata JK adalah kegiatan dengan spirit keagamaan.
"Tidak ada itu acara halalbihalal sambil demo, itu melanggar etika dan mencederai namanya halalbihalal," lanjutnya. "Namanya halalbihalal kan spirit keagamaan."
Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto telah mengimbau pendukungnya agar tidak menggelar aksi di depan MK. Imbauan tersebut mestinya juga dituruti dengan tak menggelar aksi berlabel halalbihalal.
JK pun membandingkan pengalamannya saat menghadapi sengketa Pilpres 2014. Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa saat itu juga mengajukan sengketa pilpres ke MK lantaran kalah dari Joko Widodo-JK. Menurutnya, aksi masa saat Pilpres 2014 tidak sebesar sekarang.
"Kalau dulu biasa saja karena ke MK tanpa gerakan massa begitu," ucap JK. "Kalau ini didahului gerakan massa. Jadi kalau dulu tidak ada, aman-aman saja."
Di sisi lain, Menko Polhukam Wiranto meminta agar tidak ada aksi yang digelar di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pembacaan gugatan Pilpres 2019 yang dipercepat menjadi Kamis (27/6) mendatang. Imbauan tersebut juga datang dari pihak kepolisian.
"Kepolisian sudah katakan jangan sampai ada unjuk rasa di sekitar MK, karena akan mengganggu kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional," tegas Wiranto seusai rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6), seperti yang dilansir dari Detik. "Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja."
(wk/nris)
