Ia menilai dalam demokrasi perlu adanya pihak oposisi untuk menyeimbangkan jalannya pemerintahan dan menurutnya Gerindra berpotensi menjadi oposisi yang serius.
- Wahyu
- Jumat, 28 Juni 2019 - 15:54 WIB
WowKeren - Imbauan supaya kedua Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berekonsiliasi pasca sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus disampaikan sejumlah pihak. Namun tak sedikit pula pihak yang menilai rekonsiliasi ini tak perlu diadakan.
Salah satu yang menolak rekonsiliasi adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri. Maher menyebut Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto tak perlu membawa partainya berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin 2019-2024 mendatang. Ia menilai lebih baik Prabowo dan Gerindra tetap menjadi pihak yang kalah dan tak perlu berubah haluan ke kubu pemenang.
"Kalau saya bilang (sebaiknya) jangan," kata Maher ketika ditemui awak media di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6) malam. "Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah. Yang menang, menang."
Lebih lanjut Maher menuturkan bahwa demokrasi membutuhkan oposisi. Harus ada pihak yang mengawasi serta mengkritik bila ada kekeliruan penyelenggaraan pemerintah.
"Biar yang kalah di luar menjadi oposisi. Kalau enggak bukan demokrasi," katanya, dilansir dari laman CNN Indonesia, Jumat (28/6). "Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong."
Maher menilai Prabowo bisa menjadi oposisi yang kuat. Pandangan ini ia sampaikan merujuk pada total suara yang diperoleh Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019, yakni sekitar 45 persen. Menurutnya angka tersebut menunjukkan Gerindra dan Prabowo bisa menjadi oposisi yang serius.
"Benar sekali. Makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih. Harus dihargai," ujarnya. "Demokrasi harus selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi."
Kendati demikian Maher pun tak menampik ada pihak-pihak di internal Gerindra yang mengharapkan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun ia menilai itu bagian yang wajar dalam sebuah organisasi, dimana ada yang pro dan kontra atas suatu isu tertentu.
Maher juga menampik isu yang menyebutkan Gerindra telah mendapat tawaran secara resmi untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan selanjutnya. Ia pun membantah kabar soal Gerindra atau Prabowo yang meminta jabatan tertentu.
(wk/wahy)
