Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara menilai bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan negara hukum juga penting untuk memberikan kepastian berusaha di Indonesia.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 15 Juli 2019 - 14:23 WIB
WowKeren - Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) mengkritik Presiden RI terpilih Joko Widodo alias Jokowi. Pasalnya, saat menyampaikan pidato visi pembangunan Indonesia untuk 2014-2019 Jokowi tidak banyak menyinggung masalah pembangunan negara hukum dan juga jaminan Hak Asasi Manusia. Jokowi justru dinilai lebih banyak membahas masa depan bangsa hanya dari segi ekonomi.
Padahal hukum juga perlu ditegakkan sebaik mungkin untuk mendorong pembangunan di Indonesia, dalam hal ini terkait kepastian berusaha di Indonesia. Untuk itu, Direktur Eksekutif ICJR Anggara menilai seharusnya hukum menjadi fokus prioritas untuk pembangunan Indonesia ke depannya.
"Dalam konteks pidato presiden, ICJR mengingatkan," kata Anggara melalui keterangan tertulis dilansir dari CNN Indonesia, Senin (15/7). "Bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf."
Anggara menambahkan bahwa pembangunan negara hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, namun juga menjadi kewajiban konstitusional bagi setiap kepala negara. Terkait hal ini, Tim kampanye Nasional (TKN) memberikan bantahan.
Direktur Program TKN Aria Bima tak sepakat jika Jokowi disebut tak memprioritaskan masalah hukum dan HAM. "Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, kalau persoalan hukum dan HAM tentu tidak hanya kita tetapi persoalan dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," kata Aria masih dilansir dari CNN Indonesia.
Selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi, memang masih banyak masalah hukum dan HAM yang belum terselesaikan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya memperbaiki kualitas kompetisi Indonesia sehingga bisa bersaing secara global.
"Ya pasti (masih ada persoalan). Ini bukan pemerintahan malaikat, ada sesuatu yang kurang," jelas politikus PDIP ini. "Tentu kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, yang mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global tapi meninggalkan persoalan HAM."
(wk/zodi)
