Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengaku pihaknya tidak tahu-menahu jika empat Parpol koalisi Jokowi menggelar pertemuan. Meski demikian, PSI memaklumi hal ini.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 23 Juli 2019 - 17:10 WIB
WowKeren - Empat ketua umum partai politik yang merupakan anggota koalisi Joko Widodo alias Jokowi telah menggelar pertemuan di Kantor DPP NasDem pada Senin (22/7). Mereka adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Terkait hal ini, Partai Solidaritas Indonesia, yang juga merupakan bagian dari koalisi Jokowi-Ma'ruf mengaku pihaknya tidak tahu soal pertemuan tersebut. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
"Terus terang saya baru tahu di grup media," kata Antoni dilansir dari Kompas, Selasa (23/7). "Yang hadir partai-partai yang ada di DPR nampaknya, saya bisa maklumi."
Adapun pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat solidaritas di antara partai koalisi. Antoni mengatakan bahwa PSI mendukung ide besar tersebut. Menurutnya, partai koalisi memang harus tetap solid, meskipun ada yang namanya dinamika politik.
"Ide besarnya saya setuju. KIK mesti solid selama lima tahun, saya berharap itu terjadi, tapi kita tahu politik Indonesia dinamis," ujar Antoni. "Koalisi ini dibangun di atas pondasi kepentingan taktis jarang yang bersifat ideologis. Saya berharap KIK dapat mengatasi problem historis ini."
Dalam pertemuan itu, keempat partai sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf akan terus solid mendukung pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan. Sebab, kesolidan di antara Parpol koalisi menjadi kunci penting untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Jokowi di periode berikutnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Muhaimin.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menganggap bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membahas pembagian kursi di pemerintahan.
"Bisa jadi (lobi-lobi pimpinan MPR). Karena saya lihat kenapa PDI-P tidak disertakan? Saya kira masalah itu," kata Inas masih dilansir dari Kompas, Selasa (23/7). "PDI-P sudah pasti di ketua DPR kan. Kalau MPR ada kemungkinan voting."
(wk/zodi)
