Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyebut PSI hanya mencari sensasi dan meminta mereka sekalian untuk menolak gaji yang diterima.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:55 WIB
WowKeren - Protes Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak pin emas tanda pengenal untuk anggota DPRD DKI Jakarta berbuntut panjang. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyebut PSI hanya mencari sensasi.
Terkait hal ini, PSI kembali memberikan tanggapannya. Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menilai bahwa setiap kali partainya berbicara mengenai transparansi atau melawan korupsi, maka akan dituduh mencari publisitas. Anggaran pin emas sendiri mencapai Rp 1,3 miliar. Ada dua pin emas 22 karat yang akan dibagikan yaitu seberat 5 gram dan 7 gram.
"Kami selalu deh, kalau bicara transparansi, efisiensi, melawan korupsi dibilangnya publisitas. Jadinya kami juga bingung mau komentar apa," kata Rian, Rabu (21/8). "Maksudnya kalau mau cari publisitas cerita polemik asmara atau aib, ya ok lah publisitas. Masak kalau bicara transparansi, efisiensi, melawan korupsi, dibilang publisitas? Paling Bang Taufik lagi bercanda saja."
Sebelumnya, Taufik tak hanya menilai bahwa PSI mencari popularitas lewat pernyataannya, namun ia juga menyarankan agar PSI menolak gaji. Terkait hal ini, Rian menegaskan bahwa gaji dan pin emas adalah dua hal yang berbeda. Menurut Rian, pin emas cenderung merujuk ke kemewahan sedangkan gaji adalah bentuk apresiasi.
"Konteks pin emas dan konteks gaji hal yang berbeda," tutur Rian. "Kalau pin emas kemewahan tidak perlu, sedangkan gaji adalah apresiasi kepada anggota dewan dan itu gaji yang halal. Jadi tidak bisa disamakan."
Lebih jauh, Rian mengusulkan agar DPRD memiliki KPI untuk setiap anggota. Hal ini bertujuan untuk mengetahui performa kinerja masing-masing anggota dewan. Dengan begitu, gaji yang didapatkan juga tidak akan sama untuk setiap anggota.
"Kami dari PSI melihat, lebih baik Bang Taufik yang sekarang Wakil Ketua DPRD (DKI Jakarta), mungkin perlu penggajian anggota dewan tidak dipukul rata atau flat," tegas Rian. "Mungkin perlu ada semacam key permormance indicator untuk anggota dewan."
(wk/zodi)
