Kabar Gembira, Kebijakan Baru Tiket Pesawat Murah Siap Rilis Bulan Depan
Nasional

Kebijakan ini diharapkan mendapat payung hukum yang jelas sehingga bisa berlaku jangka panjang. Kebijakan ini nantinya menggantikan aturan 'happy hour' yang sedang diterapkan.

WowKeren - Masalah harga tiket pesawat di Indonesia masih belum menemui titik terang. Berbagai upaya telah diusahakan oleh pemerintah, namun masyarakat masih mengeluh soal tingginya harga tiket penerbangan.

Namun sepertinya kekhawatiran masyarakat tak perlu berlanjut. Pasalnya pemerintah mengaku siap menerbitkan kebijakan baru penerbangan murah pada September 2019 mendatang. Kebijakan baru ini akan menggantikan regulasi happy hour yang sedang diterapkan.


Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Nantinya kebijakan baru ini bersifat jangka panjang terhadap harga tiket penerbangan di Indonesia.

Lebih spesifik, tutur Susiwijono, kebijakan baru ini sedang dirumuskan oleh tim teknis Kemenko Perekonomian. Baru pada pekan depan rumusan tersebut ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"Sebulan ini kami harap sudah ada kebijakan baru," kata Susiwijono, Rabu (21/8). "Selama ini kami memang mengeluarkan dua kebijakan penerbangan murah, pada Mei dan Juli kemarin. Tapi itu kan jangka pendek. Nah kebijakan ini nantinya bersifat jangka panjang."

Oleh karena itulah pemerintah mengaku berhati-hati dalam menetapkan kebijakan. Menurut Susiwijono, ada empat poin yang disoroti pihaknya terkait dengan perumusan jurus baru untuk menurunkan tarif pesawat.

Pertama, adalah dari segi efisiensi sektor penerbangan. Pemerintah disebut sedang mencari jalan agar komponen biaya industri penerbangan bisa lebih efisien.

Kedua, efisiensi biaya operasional. Salah satu yang diusahakan adalah dengan meminimalisir biaya avtur. Untuk diketahui, selama ini, penyediaan avtur selalu menjadi momok lantaran menyedot 31 persen dari komponen beban operasional.

Sebelumnya masalah avtur ini sudah mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Demi memangkas biaya operasional maskapai, Jokowi berharap agar minyak kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi pesawat.

Ketiga adalah dengan memberikan insentif. Salah satu yang dibidik adalah pengurangan besaran pajak yang dibebankan pada pembelian avtur.

Sedangkan yang terakhir adalah mengkaji seluruh kebijakan pemerintah terhadap maskapai. Nantinya, apabila ditemukan kebijakan yang memberatkan maskapai, regulasi itu akan langsung direvisi.

"Kalau yang terakhir ini, utamanya terkait kebijakan umum industri penerbangan seperti apa. Misalnya biaya slot penerbangan, waktu, dan juga manajemen rute-rutenya," terangnya, dilansir dari CNN Indonesia. "Nah untuk hal tersebut, lead-nya ini di Ditjen Hubud (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub)."

You can share this post!

Related Posts
Loading...