Soal wacana pemindahan Ibu Kota baru di Kalimantan, Pemerintah menyebutkan jika PNS nantinya akan ikut serta. Tak hanya sendiri, para PNS tersebut diperbolehkan untuk memboyong keluarganya ke Ibu Kota baru nanti.
- Wahyu
- Kamis, 22 Agustus 2019 - 15:15 WIB
WowKeren - Terkait wacana pemindahan Ibu Kota yang lama ke yang baru di Kalimantan, Pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah pusat bakal ikut pindah ke ibu kota baru negara di Kalimantan. Hal ini diungkap oleh Pemerintah setelah rancangan Ibu Kota baru beredar pada Kamis (22/8).
Tak hanya sendiri, PNS itu nantinya akan pindah bersama keluarganya ke Kalimantan. Hal tersebut dilakukan agar PNS merasa dekat dengan keluarganya.
"Membawa keluarga. Alasannya, tentu ya biar mereka lebih dekat dengan keluarganya kan. Masa bolak-balik ke Jakarta-Kalimantan," jelas Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
PNS yang dimaksud termasuk anggota legislatif dan yudikatif beserta keluarganya yang akan pindah sebanyak 884.840. Jika keluarga tidak dihitung jumlah yang ada sekitar 200 ribuan PNS termasuk legislatif dan yudikatif.
Tak hanya itu, Pemerintah juga sudah menyediakan hunian khusus untuk seluruh PNS beserta keluarganya. Hunian tersebut nantinya akan berbentuk apartemen, namun untuk saat ini desain untuk hunian PNS dan keluarganya masih belum ditentukan secara resmi oleh Pemerintah.
Ibu Kota baru negara Indonesia ini sendiri telah didesain untuk ditinggali 1,5 juta penduduk. Artinya yang akan pindah belum melebihi batas tersebut.
"Iya kalau ASNnya saja sekitar 200 ribu kan. Tapi bukan hanya dari eksekutif, termasuk anggota legislatif dan anggota yudikatif. Jadi ibu kotanya didesain sekitar 1,5 juta," jelas Imron Bulkin. "Memang desain kita itu ya ASN membawa keluarganya, anak istri satu keluarga. Tiap pegawai memiliki anggota keluarga. Itu totalnya sekitar 884.840, jadi sekitar 900an ribu yang pindah ke ibu kota baru."
Sayangnya, terkait biaya yang dibutuhkan untuk kepindahan PNS beserta keluarganya ini masih belum dibahas. Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas itu mengatakan untuk masalah biaya masih belum diketahui apakah nantinya akan ditanggung oleh Pemerintah atau menggunakan skema lain. "Kita belum sampai detail itunya ya masalah pembiayaan kepindahan PNS ini," tambah Imron.
(wk/wahy)
