Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, membenarkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memang akan mengganti kendaraan dinas Presiden Jokowi beserta para Menteri lewat pengadaan baru.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 23 Agustus 2019 - 15:58 WIB
WowKeren - Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri kini tengah ramai diperbincangkan publik. Pihak Istana pun akhirnya buka suara menanggapi isu ini.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, membenarkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memang akan mengganti kendaraan dinas Presiden Joko Widodo beserta para Menteri lewat pengadaan baru. Namun, penggantian tersebut dilakukan karena kendaraan dinas yang dipakai saat ini memang telah berusia lebih dari 10 tahun. Banyak komponen mobil dinas yang tidak berfungsi dengan baik.
"Mobil dinas Bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus. Contohnya, antipeluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya," jelas Heru di Kantor Kemendagri pada Kamis (22/8). "Jadi ada umur sepuluh tahun, ya sudah. Kalau sudah sepuluh tahun mungkin kalau diperbaiki sulit."
Diketahui, mobil dinas Presiden dan Wapres merupakan Mercedes-Benz S-600 Pullman Guard berwarna hitam. Delapan unit mobil dinas tersebut seluruhnya adalah hasil pengadaan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tepatnya pada tahun 2007.
Heru lantas menjabarkan sejumlah gangguan yang dialami mobil dinas yang sudah tua itu. Mulai dari mesin mendadak mati hingga radio yang berbunyi sendiri.
"Kan berkali-kali power window-nya enggak jalan, elektriknya enggak jalan. Pernah semua sound system di dalam mobil bunyi," terang Heru. "Radio semua bunyi, kan enggak nyaman. Kira-kira begitu."
Sejumlah kerusakan tersebut mengganggu aktivitas Jokowi kala blusukan ke luar Jakarta. Contohnya adalah ketika mobil dinas Jokowi mengalami gangguan kala dibawa ke Bali.
"Ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa saya bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari (mobil) pengganti," ujar Heru. "Dan penggantinya dari sisi persyaratan keamanan Presiden tidak memenuhi syarat."
Selain itu, pabrikan mobil sendiri ternyata sudah beberapa kali mengingatkan bahwa kerusakan kendaraan yang berusia lebih dari 10 tahun sulit diperbaiki. Dengan demikian, Kemensetneg berencana bukan hanya mengganti, namun juga menambah kendaraan dinas kepresidenan.
Dari yang tadinya 8 unit menjadi 10 unit. "Dengan kegiatannya Bapak Presiden yang berkeliling Indonesia, itu (jumlah delapan unit) masih kurang," terang Heru.
(wk/Bert)
