LRT Rute Cawang-Cibubur ditargetkan bisa beroperasi sebelum akhir tahun 2019. Akan tetapi, hingga saat ini proyek LRT masih mengalami kendala pembebasan lahan.
- Wahyu
- Sabtu, 24 Agustus 2019 - 12:55 WIB
WowKeren - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak September 2015. Proyek tersebut tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 dan ditargetkan dapat beroperasi secara keseluruhan pada bulan Maret 2021.
Sebagai tahap awal, proyek besutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini akan beroperasi di rute Cawang-Cibubur terlebih dahulu. Menteri BUMN, Rini Soemarno menargetkan rute ini dapat beroperasi sebelum akhir tahun 2019. Ia juga menuturkan bahwa jumlah kereta yang akan dioperasikan akan meningkat secara bertahap.
“Kita operasikan Cibubur-Cawang. Insyaallah makanya kalau enggak akhir Oktober permulaan November," ujar Rini saat mengecek proyek pengerjaan LRT Jabodebek pada Jumat (23/8) yang dilansir Kumparan pada Sabtu (24/8). "September 1 set (trainset) KA (Kereta) dan di akhir bulan (September) 3 set kalau akhir (tahun) 4 set (KA). Satu trainset itu ada 6 KA.”
Pengerjaan rute Cawang-Cibubur kini sudah mencapai 84 persen. Sementara itu, secara keseluruhan pembangunan proyek yang pengeluaran dananya mencapai Rp22,83 trilliun itu sudah mencapai 64 persen.
Akan tetapi, proyek transportasi ini masih terkendala oleh masalah pembebasan lahan. Meski begitu, pihak PT Adhi Karya terus mengupayakan agar pembebasan lahan yang sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir Juli ini segera selesai.
"Progres LRT 64 persen, yaitu Cawang-Cibubur sebesar 84,0 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas sebesar 53,9 persen, dan Cawang-Bekasi Timur sebesar 58,1 persen," kata Direktur SDM Adhi Karya, Agus Karianto."Akhir september diharapkan selesai semua pembebasannya. Sekarang udah dimulai pekerjaan LRT pondasi dan struktur OCC (Operation Control Center)."
Peliknya pembebasan lahan LRT ini terjadi karena pemilik lahan yang masih enggan untuk melepas lahan miliknya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri.
Selain itu, beberapa pemilik tanah juga mengaku tidak puas dengan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan pemerintah. Bahkan, beberapa pemilik lahan membawa sengketa nilai ganti rugi ini ke meja hijau.
Sebagian besar pembebasan lahan yang terhambat berada di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Zulfikri berharap seluruh konsinyasi atau ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut sudah bisa dibayar oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tepat waktu.
(wk/wahy)
