Kelompok massa yang terdiri dari mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Istana untuk menuntut referendum. Mereka menilai referendum sebagai jalan keluar mengatasi diskriminasi Papua.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 29 Agustus 2019 - 16:59 WIB
WowKeren - Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/8). Mereka menuntut adanya referendum untuk Papua. Tak hanya itu, para mahasiswa tersebut juga mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Koordinator aksi, Ambrosius, menuturkan bahwa referendum merupakan jalan keluar agar diskriminasi dan rasisme terhadap rakyat Papua tak terulang lagi. "Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi seperti dilansir dari Kompas, Kamis (29/8).
Selain itu, masa yang berdemo juga menuntut agar pemblokiran internet di Bumi Cenderawasih segera dihentikan. Sebab, negara dianggap melanggar hak manusia untuk mendapatkan informasi yang semestinya.
"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019. Jadi sengaja selalu menonaktifkan internet," tegas Ambrosius. "Itu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya, negara sengaja menutupi permasalahan Papua."
Kejadian tersebut mengundang banyak simpati dari warganet. Lewat tagar #CegahReferendumPapua, warganet menyerukan perdamaian agar Indonesia tidak terpecah belah. Hingga berita ini ditulis, tagar tersebut telah menjadi salah satu trending topic dengan lebih dari 18 ribu tweet.
Terkait pengibaran bendera Bintang Kejora, pihak Istana angkat bicara. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan untuk memprovokasi aparat.
"Memang sengaja provokasi untuk itu," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (28/8). "Tujuannya apa, agar kita melakukan tindakan. Apalagi TNI Polri itu sangat diharapkan ada korban, baru digulirkan itu."
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menilai wacana referendum untuk Papua sudah tidak tepat. Sebab, Papua dan Papua Barat sudah final menjadi bagian dari NKRI. "Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final," tegas Wiranto di Jakarta, Kamis (29/8).
(wk/zodi)
