Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut pihaknya akan fokus pada perbaikan bangunan pemerintah. Sedangkan untuk perbaikan kios dan rumah penduduk akan ditangani oleh BNPB.
- Elvariza Opita
- Rabu, 04 September 2019 - 14:46 WIB
WowKeren - Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat dikabarkan kembali kondusif usai kerusuhan yang sempat pecah selama dua pekan belakangan. Pemerintah pun mulai fokus untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kerusuhan.
Hal ini terbukti dari kunjungan yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono ke Jayapura, Papua, pada Selasa (3/9). Kunjungan kerja yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo itu bertujuan untuk mendata fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi.
Dilansir dari laman Detik Finance, ada sejumlah puing-puing bangunan yang dikunjungi oleh Basuki. Mulai dari Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura, Kantor Grapari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kantor Perum LKBN Antara, dan Lapas Kelas II Abepura, Jayapura.
"Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan (akibat) kejadian demo kemarin," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (4/9). "Mudah-mudahan kalau sudah diinventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani."
Basuki pun memperkirakan perbaikan atas kerusakan pada bangunan-bangunan pemerintah itu memerlukan biaya sekitar Rp 100 miliar. Nantinya dana tersebut akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"PU sudah memperkirakan, dari sepuluh kantor pemerintahan, kira-kira dibutuhkan sekitar Rp 100 miliar," terang Basuki. "Itu dari APBN."
Tak hanya meninjau kerusakan yang dialami bangunan milik pemerintah, Basuki dan rombongan juga memeriksa kerusakan di gedung lain. Terutama, ujar Basuki, kios dan rumah penduduk yang menjadi korban kerusuhan.
Nantinya rumah dan kios penduduk yang rusak ini akan diperbaiki juga oleh pemerintah. Nantinya biaya yang dibutuhkan akan diambilkan dari dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terkait dengan proses perbaikan ini, Basuki berharap bisa secepatnya terealisasi. Nantinya pembangunan fasilitas umum yang dirusak massa akan dikerjakan pasca Peraturan Presiden (Perpres) terkait terbit.
"Butuh Perpres untuk penanganannya, sehingga besok kami akan laporkan, karena besok ada Ratas," pungkasnya. "Tapi untuk kantor-kantor pemerintahan saya sudah bisa perintahkan untuk segera dibersihkan. Minggu ini semua sudah harus bersih."
(wk/elva)
