Menteri Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan merevisi sebanyak 72 undang-undang terkait investasi agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
- Wahyu
- Kamis, 12 September 2019 - 16:05 WIB
WowKeren - Minggu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat kesal karena tidak ada satupun investor yang hengkang dari Tiongkok pindah ke Indonesia. Para investor yang pindah karena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini tersebut justru merelokasi pabrik mereka di Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.
Oleh karena itu, pemerintah Jokowi pun menekankan kepada jajarannya untuk segera membenahi peraturan yang menyulitkan investor sehingga Indonesia bisa dilirik oleh mereka. Hal tersebut dilakukan agar perekonomian negara tetap kuat meski tengah mengalami tekanan perlambatan ekonomi global.
Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia kemudian berencana untuk merevisi 72 undang-undang terkait perizinan investasi demi menarik lebih banyak investor ke dalam negeri. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut pun menyatakan perubahan undang-undang ini akan dilakukan dengan skema omnibus law.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan kepada kami, omnibus law harus digunakan untuk merevisi lebih dari 72 uu yang satu sama lain lain sudah tidak cocok," ucap Luhut pada Kamis (12/9) yang dikutip CNN Indonesia. "Di ASEAN ini Indonesia paling rumit untuk investasi karena peraturan perizinannya. Jadi pada lari ke tempat lain."
Luhut menyatakan bahwa proses revisi itu sudah dikerjakan oleh Sekretariat Kabinet (Setkab) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan tetapi, ia tak merinci secara pasti undang-undang apa saja yang akan direvisi.
Dia mengakui bahwa banyak pihak yang enggan untuk berinvestasi di Indonesia lantaran belum ada kepastian bagi investor. Namun, ia optimistis investasi akan mengalir deras ke Indonesia setelah revisi 72 undang-undang itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan kembali memangkas perizinan yang tidak perlu. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan arus investasi ke Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Komite bidang Kerjasama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam Kadin Indonesia, Juan Gondokusumo, mengungkapkan alasan mengapa para investor lebih memilih negara Asia Tenggara lain namun enggan untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia. Ia mengungkapkan hal ini karena negara-negara tersebut cenderung memiliki keamanan yang stabil.
"Ini lebih keamanan dan stabilitas yang diterapkan di situ. Lebih merasa nyaman bagi investor," jelas Juan pada Kamis (5/9)."Di situ enggak mungkin ada demonstrasi. Lalu produktivitas mereka lebih tinggi dari kita."
(wk/wahy)
