Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan akan segera memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Terkait Karhutla Yang Semakin Meluas.
- Wahyu
- Senin, 16 September 2019 - 13:55 WIB
WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan akan segera memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah semakin meluas. Seperti diketahui, saat ini sejumlah wilayah di Indonesia tepatnya di pulau Kalimantan dan pulau Sumatra telah terkena darurat kabut asap.
Karhutla ini sendiri sudah memprihatinkan dengan adanya kabut yang semakin pekat yang menyelimuti kota Pekanbaru, Riau. Kualitas udara pun kian memburuk sehingga telah mengganggu sejumlah aktivitas masyarakat hingga masalah kesehatan yang semakin serius. Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah mengeluarkan data korban yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari karhutla mencapai 47 ribu orang dalam kurun waktu dua minggu.
Anggota Komisi VII DPR Bara K. Hasibuan mengatakan jika pihaknya akan segera menggelar rapat khusus dengan Menteri LHK Siti Nurbaya untuk berusaha menemukan solusi terkait bencana karhutla yang sudah semakin mengkhawatirkan. Pihaknya akan meminta penjelasan dari Siti Nurbaya terkait bencana karhutla ini yang dinilai sudah semakin diluar kontrol.
"Kami adakan rapat khusus soal ini, kami panggil KLHK," kata Bara K. Hasibuan kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/9). "Karena yang tadinya kita pikir bisa diatasi, sekarang malah under control dan mengganggu manusia dan ekosistem."
Bara berpendapat jika selama ini pemerintah tidak pernah satu suara terkait apa penyebab sebenarnya terkait bencana karhutla yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Ditanya kapan akan memanggil Siti Nurbaya, Bara mengatakan bahwa pihaknya paling cepat akan menggelar rapat pada minggu ini agar penanganan bencana karhutla dapat segera dilakukan.
"Jadi masalah tambah kompleks dan kita dengar laporan yang berbeda-beda. Siapa yang bertanggungjawab dan sebabnya apa? Dan memang kelihatan pihak otoritas yang diberikan tanggung jawab itu kewalahan menghadapi ini semua," kata Bara. "Secepatnya, kalau memungkinkan ya minggu ini. Ini perlu penanganan khusus, dan kami di komisi VII terus memonitor ini, ternyata ini terus meluas."
(wk/wahy)
