Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI Edy Mulyadi mengimbau agar masyarakat yang ikut aksi untuk membawa bendera merah putih. Ia juga tak melarang bendera tauhid.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 27 September 2019 - 17:56 WIB
WowKeren - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas Islam rencananya akan menggelar aksi "Mujahid 212 Selamatkan NKRI". Nama aksi ini berganti dari yang sebelumnya bertajuk "Parade Tauhid".
Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI Edy Mulyadi menjelaskan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang mendasari pengubahan nama tersebut. Hal itu disampaikan lewat sebuah video.
"Pertama, perubahannya adalah kegiatan kita ini dinamakan Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI," kata Edy dalam rekaman video tersebut seperti dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (27/9). "Jadi nama kegiatannya bukan lagi Parade Tauhid Indonesia, tapi Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI."
Adapun perubahan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi perkembangan terkini. Selain nama, pihak penyelenggara rupanya juga mengubah rute aksi. Di rute yang baru, massa akan dipusatkan di Bundaran HI kemudian menuju Istana Negara. Sebelumnya, massa direncanakan akan bergerak dari Senayan menuju Monas.
Lebih jauh, Edy meminta Umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk ikut dalam Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI. Ia berharap aksi tersebut bisa memberikan kontribusi yang positif untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Kita ingin memberikan kontribusi maksimal untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih baik bagi NKRI yang berdaulat, yang kokoh dan berdaulat," tutur Edy. "Bagi NKRI yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia."
Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, Edy mengimbau agar membawa bendera merah putih. Ia juga tak melarang jika ada peserta yang membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid. "Bawa bendera Merah Putih sebanyak-banyaknya dan silakan juga bawa bendera Alliwa dan Arraya. Bendera Tauhid," kata Edy.
Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya mengenai tindakan represif aparat hingga menyebabkan mahasiswa demonstran meninggal dunia. Tak hanya itu, mereka juga bakal mengkritik pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Begitu pula dengan kerusuhan di Papua.
(wk/zodi)
