Tagih Janji Khofifah, Ribuan Buruh Bakal Serbu Gedung DPRD Jawa Timur
Nasional
Unjuk Rasa Buruh 2019

Ribuan buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain menagih janji gubernur, demo tersebut juga untuk menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hanya akan merugikan buruh.

WowKeren - Ribuan buruh bakal menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur hari ini, Rabu (2/10). Aksi tersebut sebagai bentuk aspirasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bagi para buruh, undang-undang yang saat ini tengah digodog oleh DPR dan pemerintah pusat justru akan menghasilkan perbudakan modern. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Perwakilan massa buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin.

Nuruddin menilai bahwa UU tersebut hanya akan menguntungkan para pengusaha. Jika dilanjutkan, hal itu justru akan mempertebal kesenjangan sosial dan menghilangkan hak-hak kesejahteraan buruh.

"Wacana Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 yang digulirkan Pemerintah hanya mengakomodir kepentingan Pengusaha, sehingga materi revisi banyak menyimpang dari UUD 1945," kata Nuruddin, Rabu (2/10). "Yang hanya akan melahirkan perbudakan modern, kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, mengurangi dan bahkan menghilangkan hak serta kesejahteraan buruh."


Nuruddin kemudian menyebutkan beberapa poin yang dianggap akan mengancam kesejahteraan para buruh. Misalnya mengenai penghapusan pesangon. Ia juga menyoroti aturan mengenai penghapusan batasan yang diberikan untuk tenaga asing.

Tak hanya itu, ribuan buruh tersebut juga akan menagih janji Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Saat peringatan Hari Buruh internasional pada 1 Mei 2019 lalu, Khofifah sempat berjanji untuk memberikan jaminan pesangon.

"Sistem jaminan pesangon ini merupakan janji Gubernur Khofifah di hadapan ribuan buruh Jawa Timur," tegas Nuruddin. "Pada saat merayakan hari buruh internasional (May Day) 1 Mei 2019 lalu."

Sistem jaminan pesangon ini, dikatakan Nuruddin, berpotensi menurunkan konflik dan perselisihan antar buruh dengan pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial. "Gubernur Khofifah menyampaikan secara prinsip para buruh harus mempunyai masa depan yang terjamin," ungkapnya.

Sedangkan hal lain yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. Mereka juga menuntut kesenjangan upah buruh di berbagai daerah di Jawa Timur.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts