La Nyalla terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2019-2024. Ia pun mengungkapkan targetnya selama menjabat, yang justru didominasi dengan janji menyejahterakan anggota DPD ketimbang rakyat.
- Elvariza Opita
- Rabu, 02 Oktober 2019 - 10:46 WIB
WowKeren - Senator asal Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masa bakti 2019-2024. La Nyalla menduduki kursi tersebut usai pimpin perolehan voting dengan 47 suara.
Resmi terpilih pada Rabu (2/10) dini hari, La Nyalla pun langsung didapuk untuk menyampaikan sambutannya. Saat itulah ia menyampaikan janji pertamanya usai menjadi Ketua DPD, yang menariknya bukan ditujukan untuk rakyat tetapi untuk lembaganya sendiri.
La Nyalla berjanji posisinya sebagai ketua akan membawa kemajuan bagi DPD. Salah satu yang dijanjikan adalah adanya rumah dinas untuk senator yang berasal dari luar Jakarta. "Itu nanti kita akan koordinasi dengan Menteri Keuangan, supaya mereka disubsidi," kata La Nyalla di Gedung Parlemen.
Tak hanya soal rumah dinas, La Nyalla turut menjanjikan hal lain, yakni soal kunjungan kerja anggota DPD. Ia berharap kunker anggota DPD, terutama ke luar negeri, mendapat pembiayaan yang lebih baik. Selain itu, ia juga menyoroti perkara fasilitas penyediaan staf untuk dibawa saat kunker.
"Kunjungan kerja anggota untuk ke luar negeri harus dibiayai lump sum, bukan add cost," tutur mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu, dilansir dari Kumparan. "Dan anggota DPD yang bertugas ke luar negeri harus mendapat fasilitas untuk bisa membawa staf seperti yang terjadi di DPR RI."
La Nyalla pun berharap DPD di bawah era kepemimpinannya bisa mendapat kesejajaran fasilitas dengan anggota DPR. Perwujudannya, ungkap La Nyalla, bisa melalui penambahan jumlah staf.
"Dukungan tenaga ahli bagi anggota DPD selama ini hanya tiga staf, padahal dapil DPD adalah provinsi," pungkasnya. "Menurut saya seharusnya tujuh atau minimal lima orang staf."
Di sisi lain terpilihnya La Nyalla sebagai penerus Oesman Sapta Odang (OSO) di kursi RI 7 sempat diwarnai kontroversi. Pasalnya proses voting di rapat paripurna 3 itu diwarnai kericuhan lantaran adanya perbedaan jumlah anggota yang hadir dengan yang memberikan suara.
Sebelum voting digelar, jumlah anggota DPD yang hadir dalam rapat dan akan ikut serta memberikan suara adalah 132 dari 136 anggota. Namun usai pemungutan suara terungkap ada 134 anggota yang berpartisipasi.
(wk/elva)
