DPRD DKI Jakarta menilai hasil kerja TGUPP tak bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan terbatas untuk Gubernur Anies Baswedan saja, padahal APBD yang diserap tergolong besar.
- Elvariza Opita
- Jumat, 04 Oktober 2019 - 12:57 WIB
WowKeren - Kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Pasalnya dikabarkan tim yang dibentuk untuk membantu Gubernur Anies Baswedan itu mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 19 miliar menjadi Rp 26,5 miliar.
Menanggapinya, DPRD DKI Jakarta pun buka suara. Menurut mereka, kinerja TGUPP DKI tak transparan, baik dalam pelaporan kinerja maupun anggaran. Di sisi lain, pendanaannya justru terus meningkat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Menurutnya kenaikan anggaran akan sia-sia saja lantaran kinerja TGUPP yang dinilai tak berdampak kepada masyarakat alias nol.
"Maka sebaiknya anggaran TGUPP di drop saja," ujar Gembong, Kamis (3/10). "Kalaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD."
Lebih lanjut, Gembong pun turut meninggalkan komentar pedasnya soal transparansi kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP. Menurutnya TGUPP selama ini hanya melaporkan pekerjaannya kepada Gubernur, bukan masyarakat.
Padahal, ungkap Gembong, TGUPP menghabiskan banyak sekali anggaran dari APBD DKI. Oleh karena itu, seharusnya TGUPP bisa mempertanggungjawabkan penggunaan ABPD kepada DPRD.
"Yang jelas memang enggak kelihatan, yang tahu hanya gubernur. Pertanggungjawaban ke gubernur." jelas Gembong, dilansir dari CNN Indonesia. "Dia (TGUPP) langsung (ke gubernur), enggak ada laporan pertanggungjawaban (ke DPRD), minimal secara tertulis."
Oleh karena itu, Gembong menilai sebaiknya TGUPP dibubarkan saja karena manfaat yang tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan. "Yang pasti Fraksi PDI Perjuangan beranggapan manfaatnya tidak terlalu signifikan maka anggaran TGUPP lebih baik drop," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PSI, William Aditya. Ia dengan tegas meminta TGUPP dibubarkan lantaran anggaran yang terlalu besar tetapi tak memberi manfaat nyata.
William juga menilai anggaran Rp 26 miliar untuk TGUPP tergolong sangat boros. "Iya menurut saya pemborosan. Bubarkan saja kalau output-nya tidak ada dan tidak bisa diawasi," tandasnya.
(wk/elva)
