Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran renovasi rumah dinas Anies Baswedan yang capai miliaran rupiah.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 05 Oktober 2019 - 09:23 WIB
WowKeren - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta berencana melakukan renovasi terhadap rumah dinas Gubernur Anies Baswedan. Adapun rehabilitasi rumah tersebut ditaksir memerlukan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun ikut bicara menanggapi hal ini. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menganggap aneh usulan anggaran tersebut. Ia ingin agar pembahasan APBD segera dilakukan.
"Ini masih sebagian kecil, dari mata anggaran yang dianggap aneh oleh publik," kata William dilansir dari Detik, Sabtu (5/10). "Jika pembahasan APBD tidak segera dibahas, maka anggaran yang aneh seperti ini bisa terus lolos."
Oleh sebab itu, ia mendorong agar pembahasan APBD segera dipercepat. Hal tersebut untuk memastikan apakah memang benar jumlah sebanyak itu layak dianggarkan untuk rehabilitasi rumah.
"Fraksi PSI mendorong, agar pembahasan APBD di DPRD dipercepat," kata William. "Untuk memastikan itu layak atau aneh, harus ada pembahasan APBD dengan eksekutif segera."
Semakin cepat pembahasan APBD dilakukan, maka anggota DPRD semakin memiliki cukup waktu untuk melakukan seleksi apakah suatu anggaran memang layak diloloskan atau tidak. "Agar anggota dewan punya waktu yang cukup, buat sisir anggaran satu per-satu," tutur William.
Rencana anggaran untuk rumah dinas Anies disampaikan oleh Kepala DCKTRP DKI Jakarta, Heru Hermawanto. Heru menilai bahwa tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan anggaran tersebut. Jika anggaran itu dianggap cukup banyak, menurutnya hal tersebut wajar mengingat biaya merenovasi rumah memang lebih mahal dibanding membangun baru.
"Kalau (standar) untuk rumah kayak begitu, bikin baru sama merehabilitasi itu artinya lebih banyak rehab," kata Heru masih dilansir dari Detik. "Rehab itu kan berarti bongkar dulu, pasang lagi. Biasanya itu kalau bangun baru orang lebih mudah karena enggak berpikir lagi."
Meski demikian, Heru menegaskan bahwa rehabilitasi tersebut sifatnya hanya meremajakan. Dengan artian, tidak ada bagian rumah yang diubah. Sebab, rumah gubernur termasuk dalam cagar budaya.
(wk/zodi)
