Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menghabiskan uang negara.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 09 Oktober 2019 - 13:56 WIB
WowKeren - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menuding bahwa kerja KPK selama ini tak ubahnya seperti atraksi sirkus.
Menurutnya, KPK terlalu mementingkan operasi tangkap tangan (OTT). Yang mana, hal ini dianggap justru menghabiskan anggaran negara. Menurutnya, KPK telah menghabiskan uang negara sebanyak Rp 15 triliun selama 15 tahun bekerja.
"Itu anggarannya kalau saya rata-ratakan satu triliun Rupiah per tahun, jadi 15 tahun (kerja KPK) itu (menghabiskan) Rp 15 triliun," ujar Masinton di Jakarta Selatan, Selasa (8/10). "Dia cuma rutinitas saja itu OTT pakai masker. Duit (yang dikorupsi) kadang dipaksain cuma Rp 50 juta, dilebarin biar kelihatan banyak."
Atas dasar alasan inilah Masinton menganggap bahwa revisi UU KPK perlu dilakukan. Menurutnya dengan direvisinya UU tersebut, maka KPK bisa bekerja lebih maju lagi.
"Dalam konteks itulah saya berkeyakinan UU KPK harus direvisi. Karena saya ingin agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi," tegas Masinton. "Tidak menjadi rutinitas menangkap menangkap, penyadapan, penyadapan, OTT, OTT. Dan itu bagi saya kerja ala sirkus."
UU KPK sendiri telah disahkan beberapa waktu lalu meski menuai protes dari masyarakat. Tak pelak, pasca disahkan pun, penolakan masih muncul hingga melahirkan gerakan mahasiswa turun ke jalan. Tak sedikit pihak yang menganggap bahwa revisi UU KPK yang telah disahkan itu justru hanya akan melemahkan lembaga antirasuah.
Dari sini muncul lah desakan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Terkait hal itu, Jokowi pun menuturkan bahwa dirinya tengah mengkajinya.
Masinton menyatakan bahwa PDIP akan selalu mendukung apa yang menjadi keputusan Jokowi. Untuk itu, ia mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang menekan Jokowi.
"Posisi PDI-Perjuangan selalu memberikan pertimbangan ke Presiden, selalu mendukung apapun keputusan Presiden, jangan ada yang mendesak-desak presiden," kata Masinton. "Bahaya kalau kemudian ketatanegaraan dan konstitusi kita diletakkan pada tekanan-tekanan."
(wk/zodi)
