Presiden Partai Keadilan Sosial, Sohibul Imam baru-baru ini menolak undangan untuk bertemu Presiden Joko Widodo menjelang diumumkannya penyusunan kabinet.
- Wahyu
- Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:17 WIB
WowKeren - Selain Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tengah gencar menemui sejumlah pimpinan partai politik (parpol) oposisi pemerintahannya. Usai menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Gerindra, dan PAN, Jokowi juga dikabarkan telah mengundang PKS.
Akan tetapi, Sohibul Imam selaku Presiden PKS menolak untuk datang dalam undangan tersebut. Sohibul Imam mengatakan bahwa undangan dari Jokowi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (16/10) kemarin.
Undangan itu diberikan saat HNW selaku Wakil Ketua MPR sedang berada di Istana Presiden bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf. "Beliau (HNW) diajak bicara empat mata oleh Pak Pratikno selepas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan MPR di Istana kemari siang," ujar Sohibul yang dilansir Kompas pada Kamis (17/10).
Menurut Sohibul, Pratikno menyampaikan kepada HNW bahwa hanya PKS yang belum bertemu Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi bermaksud untuk bertemu PKS pada Rabu (16/10) sore itu. "Pak Pratikno menyampaikan, 'Pak Hidayat tinggal PKS yang belum bertemu dengan Pak Jokowi, karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu Pak Jokowi nanti sore'," jelas Sohibul.
HNW, menurut keterangan Sohibul, kemudian menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan. "Pak Hidayat menjawab, 'terima kasih Pak Pratikno, tapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi'," ujar Sohibul kepada wartawan.
Sohibul pun menjelaskan bahwa pentingnya ada oposisi di pemerintahan suatu negara. "Kalau semua (partai politik) ikut pemerintah, nanti apa kata dunia tentang demokrasi indonesia," lanjutnya.
Meski begitu, Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga diperlukan sekalipun berbeda posisi politik. Akan tetapi, pihaknya hanya bersedia bertemu usai pembentukan kabinet. Hal ini dilakukan agar tidak akan muncul spekulasi liar di publik bahwa PKS juga menginginkan kursi menteri.
Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun menyatakan bahwa dirinya siap bertemu Jokowi setelah pengumuman kabinet. "Bahkan, bisa saja kabinet diumumkan pagi misalnya, maka siang atau sorenya kami siap bertemu jika Presiden Jokowi berkenan. Atau kapan saja yang penting setelah kabibet diumumkan," pungkasnya.
Sementara itu, dari partai oposisi yang ditemui oleh Jokowi, baru Demokrat yang menyatakan secara lugas dukungannya terhadap pemerintah. Demokrat bahkan mengklaim bahwa mereka mendukung Jokowi tanpa meminta jatah menteri.
Partai oposisi lain yakni PAN menyatakan bahwa pihaknya masih ingin berada di oposisi. Akan tetapi, Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan hingga saat ini Gerindra masih belum tegas menyatakan diri apakah ia masuk koalisi pemerintah atau oposisi. Meskipun begitu, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto akhir-akhir ini tengah mendekati partai-partai pendukung Presiden Jokowi di Pemilu 2019 lalu.
(wk/wahy)
