Mahasiswa Surabaya Pastikan Tak Gelar Aksi Demonstrasi Jelang Pelantikan Presiden
Nasional
Pelantikan Presiden 2019

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin, Mahasiswa Surabaya memastikan tidak akan menggelar aksi demonstrasi.

WowKeren - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan digelar pada Minggu (20/10) besok. Sejumlah kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya memastikan tidak akan menggelar aksi demonstrasi menjelang pelantikan.

Sejumlah mahasiswa tersebut tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Surabaya. Presiden BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Ongki Fahrurrozi menyatakan jika pihaknya tidak akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat menjelang maupun disaat hari pelantikan.


Sebelumnya sejumlah mahasiswa dikabarkan akan kembali turun ke jalanan untuk melakukan aksi demonstrasi yang mendesak Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Perppu KPK. Namun demi menjaga situasi tetap kondusif jelang pelantikan, maka mahasiswa Surabaya tidak akan menggelar aksi unjuk rasa demi stabilitas negeri.

"Ketika melihat situasi hari ini rasanya kita tidak perlu lagi mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tentang KPK," kata Ongki Fahrurrozi saat ditemui di Surabaya, Jumat (18/10). "Kita sebagai mahasiswa, akademis dan intelektual, kita akan mengutamakan kondusif dan nama baik negara kita, adat dan etika kita, kepada presiden dan wakil presiden terpilih dari rakyat dan melalui jalur yang sah."

Sikap Jokowi yang hingga saat ini masih diam terkait penerbitan Perppu KPK telah membuat Ongki mengajak para mahasiswa untuk menempuh jalur hukum dan konstitusional. Usulan ini dilakukan agar tuntutan mahasiswa dapat terus disuarakan tanpa harus kembali melakukan aksi unjuk rasa.

Jalur hukum yang diusulkan Presiden BEM UINSA tersebut berupa upaya judicial review UU KPK yang bar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya ini dinilai lebih memiliki kepastian dan ketepatan hukum.

"Kita akan menempuh jalur hukum, melalui jalur konstitusi," jelas Ongki. "Contoh yang paling jelas adalah judicial review, bagaimana kita mengajukan banding ke MK, karena kalau hasil dari MK itu sangat inkrah."

Hal serupa juga disampaikan Ketua BEM Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Agung Tri Putra yang menyatakan jika bahwa pihaknya juga tidak akan melakukan aksi unjuk rasa saat jelang pelantikan. Agung mengatakan jika pihaknya akan ikut bertanggungjawab sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga situasi sosial politik tetap kondusif tepatnya di Jawa Timur.

Walau begitu, Agung tetap tidak menutup kemungkinan jika pihaknya akan tetap kembali melakukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Indonesia pasca pelantikan berjalan dengan lancar. Hal ini sebagai lanjutan atas aspirasi masyarakat kepada pemerintah yang masih belum menemukan jalan keluar terkait polemik UU KPK.

"Kami tidak akan turun ke jalan, tapi bukan berarti kami tidak mengkritisi," jelas Agung. "Kami akan kawal tuntutan mahasiswa dan pelaksanaan visi misi presiden-wakil presiden pasca pelantikan nanti."

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts