Anggota BPK RI Achsanul Qosasi menilai wajar jika Kemenhan mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar. Sebab memang diperlukan dana yang tak sedikit untuk bisa menjaga keamanan negara.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 24 Oktober 2019 - 14:22 WIB
WowKeren - Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan akan melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap beberapa Kementrian atau lembaga negara. Terutama pada kementerian-kementerian yang mengelola dana besar.
Semakin besar anggaran yang diamanahkan maka semakin besar pula risikonya. Salah satunya yakni Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan akan dipimpin oleh Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.
Selain Kemenhan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menyebutkan ada sejumlah kementerian lain yang juga dianggap memiliki risiko yang sama. Yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, hingga kepolisian.
"Tentu saja risiko terbesar itu di entitas-entitas yang menggunakan dana besar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, Polri adalah K/L," kata Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/10). "Yang kami menganggap memiliki risiko tinggi karena penggunaan anggaran yang besar."
Khusus untuk kementerian-kementerian tersebut, BPK akrab melakukan pemeriksaan secara bertahap. "Oleh karena itu pada kementerian-kementerian ini kami melakukan pemeriksaannya bertahap. Karena dianggap sebagai kementerian yang memiliki risiko yang lebih tinggi," lanjut Agung.
Sementara itu, anggota BPK RI Achsanul Qosasi menilai wajar jika Kemenhan mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar. Sebab memang diperlukan dana yang tak sedikit untuk bisa menjaga keamanan negara. "Menhan itu kan untuk pertahanan negara. Jadi kita juga harus kuat dalam hal itu. Jadi menurut saya, mereka wajar terbesar," pungkas Achsanul.
Dilansir dari Detik, Kemenhan mendapat anggaran sebesar Rp 127,4 triliun. Jumlah ini adalah yang terbesar mengalahkan Kementerian PUPR dan Polri yang masing-masing Rp 120,2 triliun dan Rp 90,3 triliun.
Ia menambahkan bahwa saat ini pun masih ada kementerian yang memerlukan perbaikan, terutama kementerian yang belum mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Seperti Kemenpora. Itu kan butuh perbaikan, dan beberapa kementerian lainnya yang masih butuh perbaikan. Nanti BPK itu juga harus memberikan audit kembali terhadap Lapkeu mereka di tahun 2020 nanti ya," imbuh Achsanul.
(wk/zodi)
