Bagi Fadli Zon, kritik akan selalu diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim demokrasi tetap berjalan semestinya dalam membangun bangsa dan negara.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 04 November 2019 - 19:32 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon selama ini diketahui memang aktif melayangkan kritik kepada pemerintah. Ia menyatakan bahwa dirinya akan terus bersikap kritis meskipun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah bergabung di pemerintahan.
Fadli menuturkan bahwa sikap kritis akan selalu diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kritik diperlukan untuk mengoreksi kekurangan yang ada pada pemerintah dalam mengelola negara. Oleh sebab itu meskipun Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan yang merupakan bagian dari pemerintah, hal itu tidak akan membuatnya berhenti bersikap kritis.
"Oh saya akan tetap mengkritisi. Karena sikap kritis itu adalah bagian dari vitamin dari demokrasi," kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (4/11). "Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu nggak ngerti demokrasi."
Ia menambahkan bahwa sikapnya yang tak pernah absen mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun terakhir menunjukkan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara. Dikatakannya, bersikap kritis jauh lebih baik daripada diam membiarkan.
"Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita enggak kasih tahu ada jurang, itu sebenarnya orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya," lanjut mantan Ketua DPR RI tersebut. "Ketimbang diam apalagi sekadar menjadi penjilat."
Menurutnya, Prabowo dan Gerindra bisa berbuat banyak untuk membantu sektor pertahanan dan kedaulatan pangan. Sebab, memiliki kewenangan mengeksekusi pelbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat merupakan tugas utama eksekutif.
"Tugas di eksekutif namanya saja eksekutif, eksekusi, melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan," jelas Fadli. "Tapi kalau dia legislatif, saya kira tugasnya agak berbeda. Termasuk tugas pengawasan, checks and balances itu adalah perintah konstitusi kita."
Sementara itu, Fadli sendiri telah secara resmi dilantik sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Ia pun bertekad memprioritaskan tugas BKSAP sebagai sarana diplomasi antar parlemen dunia.
(wk/zodi)
