Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku memang mengizinkan ormas maupun pihak swasta untuk mengelola lahan parkir minimarket. Namun, ia juga meminta agar ormas tidak melakukan sikap premanisme yang bisa membuat investor kabur.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 05 November 2019 - 10:33 WIB
WowKeren - Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan beredarnya video ormas gabungan yang menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket di Kota Bekasi. Dalam video tersebut, tampak Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda, yang meminta kepada pengusaha minimarket untuk bekerjasama dengan ormas.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun buka suara. Menurut Effendi, pihaknya memang tengah menggali potensi untuk menaikkan pendapatan anggaran daerah (PAD) Kota Bekasi.
"Kita lagi ekstensifikasi, penggalian potensi. Kenapa ada ini kita enggak tarik? Kalau retribusi kan enggak mungkin, kan lahannya milik dia. Yang paling cocok ya pajak," tutur Effendi di kantornya pada Senin (4/11). "Pajak itu kan dia wajib pajak. Nah tinggal pajak itu dikelola oleh dia atau dikelola oleh pihak ketiga? Kan sama."
Salah satu jalan yang ditempuh untuk menaikkan PAD Kota Bekasi tersebut adalah melalui pungutan pajak parkir di sejumlah minimarket. Nantinya, hasil pajak tersebut akan dikembalikan lewat pembangunan Kota Bekasi.
"Potensinya, ada potensi parkir, ada restoran, kalau minimarket kan ada objeknya di mana, restoran objeknya di mana, banyaklah. Kita terus lakukan pengembangan. Kita kan baru saja mengesahkan perda tentang pajak daerah, di dalam pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ada pajak reklame ada pajak macam-macam," tutur Effendi. "Itulah nanti biaya ekstensifikasi itu yang untuk pembangunan di wilayah Kota Bekasi. Dari mana? Dari semua pajak rakyat, uang itu harus kita kembalikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat."
Oleh sebab itu, Effendi mengizinkan ormas maupun pihak swasta untuk mengelola lahan parkir minimarket. Ia juga menyamakan pengelolaan parkir tersebut dengan yang dilakukan oleh badan usaha perparkiran.
"Iya. Kan sama kayak mall bekerja sama dengan Secure Parking. Kita kan lagi melakukan pemberdayaan kepada teman-teman (ormas). Nah pemberdayaan itu kan harus pakai aturan, bukan otot kan," jelas Effendi. "Saat aturan main itu ya sama semua. Ada wajib pajak, berarti kan ada NPWP-nya, ada izin operasional. Atau perorangan, you juga bisa tapi harus punya izin, izin operasionalnya."
Oleh sebab itu, Effendi meminta agar pihak minimarket bekerjasama terkait hal tersebut. Meski demikian, Effendi juga meminta agar pihak ormas tidak melakukan sikap premanisme yang bisa membuat investor kabur.
"Sehingga saat dilakukan (penarikan), pemerintah bicara dengan pengusaha itu, 'Hey, ini pemberdayaan.' Ayo supaya kota kondusif. Mereka kan dari grass root yang rendah pendidikannya," ujarnya. "Tapi supaya aman, jangan keluarkan sifat-sifat tadi, ya premanisme, yang kasar-kasarlah. Yang lembut-lembutlah supaya investasi tidak ditarik. Niatnya kan gitu."
Selain itu, Effendi juga mengaku bahwa aturan terkait hal tersebut kini tengah digodok. "Sekarang masih digodok. Tapi kemarin kan enggak sabar mencuat, deng," pungkas Effendi.
(wk/Bert)
